Detak-Palembang.Com JAKARTA – Peringati Hari Ulang Tahun (HUT) Ombudsman Republik Indonesia ke 19 pada 11 Maret 2019 mendatang akan gelar Seminar Internasional “A Better Public Service Delivery in The Era Of Disruption”.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai menyampaikan dalam kegiatan seminar yang diikuti beberapa negara ASEAN,  juga akan dibicarakan inisiasi penyelenggaraan Forum Ombudsman ASEAN.

“Ombudsman ASEAN ini nantinya bertujuan untuk memperkuat Ombudsman di wilayah Asia Tenggara. “Forum ASEAN Ombudsman Forum ini jika terlaksana akan menjadi wadah
untuk mengembangkan nilai-nilai ke- Ombudsman-an di negara-negara Asia Tenggara,” ungkapnya, Sabtu (09/03).

Lanjutnya, pada akhirnya  akan memperkuat hubungan antar Negara di Asia Tenggara. Amzulian menambahkan Forum Ombudsman ASEAN ini juga sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan solusi dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik di negara masing-masing.

“Forum ini sangat penting bagi negara yang baru memiliki lembaga Ombudsman. Ombudsman RI banyak ditanyai oleh negara-negara yang baru mendirikan Ombudsman, mengenai bagaimana proses awal pembentukan Ombudsman RI dan bagaimana perjalanannya hingga saat ini,” terangnya.

Ia meyakini dengan adanya  Forum Ombudsman ASEAN akan semakin banyak nilai dan pengalaman yang bisa dibagikan kepada negara-negara lain. Pada Seminar Internasional yang digelar di Hotel Novotel Palembang tersebut,
Ombudsman dari beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Timor Leste dan Australia
akan berbagi pengalaman mengenai berbagai situasi yang pernah, sedang dan akan
mereka hadapi di negara masing-masing.

“Mereka juga diharapkan dapat memberikan
penjelasan tentang bagaimana mereka mengelola situasi yang mengganggu (disrupsi) demi kualitas pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.

Dalam seminar nanti juga mendorong beberapa pembicara baik dari dalam maupun luar negeri untuk membahas berbagai solusi untuk mengatasi tantangan atas disrupsi di berbagai bidang pelayanan publik di Indonesia.

“Seminar internasional yang juga didukung oleh Department Of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia ini bertujuan untuk membahas topik di atas dengan asumsi bahwa pelayanan publik yang diadakan oleh birokrasi di Indonesia juga ditantang oleh situasi yang sama,” tutupnya.