Detak-Palembang.com PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengarahkan saham PT Sriwijaya Optimis Mandiri selaku pemilik dan pengelola Sriwijaya FC dimiliki masyarakat. Sehingga, klub ini bukan hanya dimiliki secara moril tapi secara hukum memang dimiliki masyarakat.

Herman Deru yang diwawancarai usai konferensi pers bersama Direktur Utama PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) Muddai Madang, Senin (7/1/2019) mengatakan, hal itu sangat mungkin terjadi karena Sumsel memiliki potensi dari sisi jumlah penduduknya dan adanya tiga kelompok suporter yang terbilang besar.

“Bisa saja dengan cara berkelompok, misalnya koperasi, perwakilan perusahaan, ya silakan. Kita juga ada tiga kelompok suporter besar yang bisa bergabung, misal satu orang kekuatannya Rp100 ribu, ini bisa saja terjadi,” ujarnya.

Menurutnya kepemilikan secara rill ini merupakan cara terbaik untuk membawa Sriwijaya FC dikelola secara profesional di masa datang. Jika pengelolaan Sriwijaya FC tidak tepat maka pemilik saham yang notabene masyarakat ini juga dapat melakukan intervensi demi kebaikan klub.

“Sekarang kan tidak bisa, karena saham dimiliki pemilik saham yang saat ini mayoritas berada di tangan Muddai Madang,” kata dia.

Oleh karena itu, Herman Deru yang dalam kapasitas Gubernur Sumsel memanggil pemilik PT SOM Muddai Madang untuk duduk bersama untuk menemukan solusi atas persoalan Sriwijaya FC. Ia memposisikan diri sebagai gubernur (kepala daerah) karena menyadari saham pemprov di PT SOM sangat kecil yakni 12 persen.

“Saya ingin SFC ini tetap menjadi kebanggaan masyarakat. Untuk itu, kami akan duduk bersama sebelum pertengahan bulan ini untuk urun rembuk mencari solusi terbaik, dengan mengajak para tokoh olahraga dan suporter juga,” tukasnya.

Sementara itu, Muddai Madang mengatakan dirinya sangat merespon positif langkah yang diambil Gubernur karena pada awal Desember 2018 sudah menyatakan siap melepas seluruh saham.

Apalagi, ia melanjutkan, target Muddai mengurus Sriwijaya FC di Juni 2018 itu hanya ingin menjaga eksistensi klub agar tetap bertahan di Liga 1. Setiap bulan, Muddai merogoh kocek pribadi untuk kebutuhan SFC yakni berkisar Rp1,5 miliar (pembayaran gaji dan biaya laga away).

“Saat saya masuk kondisi keuangan nol. Tapi saya berupaya bertahan agar klub ini tetap mengikuti laga home dan away karena jika tidak ikut maka akan ada pengurangan 5 poin. Alangkah malunya kita, jika itu sampai terjadi,” kata dia.

Namun setelah berupaya maksimal, Sriwijaya FC tetap tidak terselamatkan dari degradasi dari Liga 1 ke Liga 2 karena diakui banyak persoalan internal dan eksternal yang terjadi selama mengarungi kompetisi, khususnya setelah putaran kedua berjalan.

“Atmosfer sepak bola lagi tidak sehat, kita sama-sama tahu ada exco PSSI yang terlibat langsung. Ibaratnya kita dalam kondisi lemah, lagi flu dengan kondisi seperti itu jelas langsung demam,” kata dia.

Saat ini Muddai Madang diketahui memiliki saham di PT SOM sebanyak 88,0 persen, sementara sisanya dimiliki Yayasan Sepak Bola SFC (milik Pemerintah Provinsi).

Kepemilikan saham mayoritas Muddai itu berubah dari 58,0 persen ke 88,0 persen pada Juni 2018. Selama ini Muddai hanya bertindak dibalik layar sebagai Komisaris Utama sejak PT SOM berdiri di tahun 2008 atau setelah adanya aturan dari pemerintah berupa pelarangan penggunaan dana APBD untuk klub profesional.

“Saat saya masuk, kondisi keuangan nol. Seluruh pemilik saham diminta (Baryadi, Bakti Setiawan, Yayasan Sepak Bola, red) untuk setor dana. Tapi tidak ada yang bisa, hanya saya. Jadi dalam aturan perseroan, sahamnya akan terdelusi sendiri,” kata Muddai.

Terlepas dari persoalan kepemilikan ini, Muddai menyatakan dirinya siap melepas semua saham yang dimiliki asalkan sesuai dengan aturan perseroan.  “Pada dasarnya saya memang tidak ada niat untuk ambil alih, saya ini ‘nyelamatin’ tapi saya justru dicaci. Saya kemarin hanya penugasan saja, karena saya sudah jadi komisaris utama sejak berdiri PT SOM. Tapi sekarang saya sudah tidak berminat lagi,” pungkasnya.