Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Berawal dari tidak transparannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPID) Iskandar Mirza Warga Jalan Silaberanti mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Sumatera Selatan (Sumsel).

Iskandar Mirza mengatakan, sebelumnya ia sudah mengajukan permohonan informasi kepada sekolah-sekolah, tetapi tidak direspon, oleh karena itu dirinya mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Sumsel.

“Gugatan sengketa informasi Ini merupakan hak publik, yang perlu diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan pemerintah. Dalam hal ini saya mengajukan sengketa mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” ungkapnya usai sidang di Komisi Informasi Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang, Kamis (20/09).

Ia menyampaikan, sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan setiap badan publik wajib, harus transparan dalam kegiatannya. Ia melihat pada pelaksanaan PPDB tidak sesuai aturan seperti ada yang ditutup-tutupi.

“Misalnya dalam penerimaan siswa baru ikut tes di satu sekolah dinyatakan tidak lulus, namun orang tua tidak tahu tidak lulus karena apa, nilainya berapa. Jadi dengan dimintanya informasi ini kita tahu, apakah betul dalam penerimaan siswa baru sudah sesuai dengan mekanisme, sesuai Juknis, SOP dan transparansinya,” jelasnya.

Ia menyampaikan, ada enam item yang diajukan dalam sengketa, enam item itu yakni :

  1. SK Panitia Penerimaan siswa baru tahun 2017 dari kepala sekolah
  2. Daftar siswa yang lulus beserta nilai
  3. Daftar siswa yang tidak lulus beserta nilai
  4. Daftar siswa yang mendaftar, nomor pendaftaran dan nilainya
  5. SK Kepala Sekolah tentang siswa yang lulus dan tidak lulus
  6. SK Kepala Sekolah tentang biaya administrasi bagi siswa yang lulus seperti baju seragam, baju batik, baju olahraga, baju muslim.

“Termohon Yang saya ajukan adalah di bawah PPID Sumsel yakni SMAN 1 Palembang, SMAN 3 Palembang, SMAN 9 Palembang, SMAN 18 Palembang. Di bawah PPID Kementerian Agama Sumsel yakni MAN 1 Palembang, MAN 2 Palembang, MAN 3 Palembang. Di bawah PPID Kota Palembang yakni, SMPN 1 Palembang, SMPN 4 Palembang SMPN  9 Palembang, SMPN 15 Palembang, SMPN 16 Palembang,” urainya.

Ia  berharap 6 item tuntutannya dapat dikabulkan, karena sengketa yang ia ajukan sudah sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.

Sementara itu dari pihak termohon diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel, Lukman Anshari mengungkapkan bahwa menurutnya sengketa terjadi hanya karena miskomunikasi dikarenakan selama ini informasi tidak terbuka, kalau informasi berjalan maka tidak akan ada masalah.

“Seandainya ada pihak ingin tahu semestinya diberikan pengertian. Karena tidak terbukanya kita, maka ada pihak-pihak yang ingin tahu.  Selagi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang -undangan maka kita punya hak jawab,” katanya.

Ia menyampaikan, karena miskomunikasi maka tidak terjalin koordinasi baik dalam masyarakat maupun pengguna produk yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, maka menjadi pertanyaan. Hal seperti itu biasa terjadi, ia dapat memaklumi.

“Kedepannya saya berharap menjadi lebih baik, pengelolaan manajemen kependidikan harus lebih baik. Tidak ada yang ditutup-tutupi, masyarakat harus tahu, makanya saya akan membuat website yang bisa diakses mengenai apa yang dilakukan, apa yang sedang dilakukan sehingga tidak ada keragu-raguan masyarakat terhadap kinerja Dinas Pendidikan, maupun sekolah-sekolah,” harapnya.

Terjadinya sengketa ini menurutnya, sekolah-sekolah yang tadinya di bawah kabupaten/kota menjadi di bawah provinsi sehingga gelagapan terhadap peraturan yang berlaku.  Kedepan ia dari Dinas Pendidikan Sumsel harus proaktif memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah.