Detak-Palembang.com PALEMBANG – Paman Sam kian terkucil oleh negara-negara yang tidak setuju atas keputusan mengambil alih sepihak dan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem dengan alasan perdamaian. Walau meski sempat diancam Amerika Serikat, ma­yoritas negara anggota PBB tetap menyetujui resolusi untuk menolak keputusan Presiden Donald Trump.

Alih-alih, Donald Trump yang selalu menyerukan perdamaian dunia, namun keputusannya selalu bertolak belakang. Seperti komentar resminya di tweeter tentang Korea Utara, ia menulis “The World Want Peace, Not Death!”. Namun kenyataannya sikapnya bertolak belakang dengan keputusannya di Palestina.

Dalam pemungutan suara di Sidang Darurat Majelis Umum PBB di New York, Kamis (21/12), 128 dari 193 negara anggota seirama untuk menyetujui resolusi itu. Sebanyak 35 negara abstain, 21 tidak hadir, dan 9 menolak. Selain AS dan Israel, negara yang menolak ialah Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Togo.

Resolusi itu menegaskan kembali bahwa status Jerusalem harus diselesaikan melalui negosiasi dan setiap keputusan di luar kerangka kerja tersebut harus dibatalkan. Keputusan Trump untuk memindah­kan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem pada 6 Desember lalu pun tak bisa diterima.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengung­kapkan resolusi itu memang tak mengikat, tetapi tetap menjadi pukulan telak bagi AS. “Resolusi itu menunjukkan mayoritas dunia menentang tindakan Trump,” ujarnya di Jakarta, kemarin (Jumat, 22/12).

Bahkan, imbuh dia, resolusi tersebut menghilangkan legitimasi keputusan Trump memindahkan kedubesnya ke Jerusalem. Apalagi, Trump sempat mengancam untuk menghentikan bantuan bagi negara-negara yang menyetujui resolusi. “Mayoritas negara dunia tidak lagi takut dengan ancaman AS. Tidak lagi ada istilah kuat adalah benar (might is right) karena dunia mampu menentang kemauan Trump.’’

Menurut Hikmahanto, setidaknya ada dua tindakan lanjutan agar reso­lusi itu tak percuma. Pertama, pemimpin dan tokoh dunia harus te­rus menyerukan agar AS tunduk pada Resolusi Majelis Umum PBB sebagai suara mayoritas dunia.

“Kedua, atas dasar perdamaian dunia, pemimpin dan tokoh dunia mengimbau politisi AS, termasuk para mantan presiden AS, untuk mengingatkan Trump atas penga­ruh Resolusi Majelis Umum PBB terhadap kepemimpinan AS di dunia,” tutur Hikmahanto.

Senada, penasihat Indonesian Society for Middle East Studies, Smith Alhadar, mengungkapkan Resolusi PBB memang tidak mengikat, tetapi meningkatkan tekanan politik terhadap AS.

“AS kini terisolasi. AS tidak saja terkucil dari dunia Arab dan Islam, tetapi juga ditentang sekutu utamanya di Eropa, seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia.Satu-satunya cara untuk mengembalikan kredibilitas AS ialah mere­visi sikapnya terhadap Jerusalem.”

Harapan Palestina
Menurut mantan Dubes RI untuk PBB Makarim Wibisono, resolusi itu merupakan penegasan bahwa perjuangan Palestina mendapat dukungan dari internasional. “Mudah-mudahan ini langkah awal untuk memperbaiki keadaan Palestina. Yang saya senang ialah putusan ini didengar oleh penduduk Palestina sebagai ungkapan harapan.’’

Indonesia menyambut baik hasil Sidang Darurat Majelis Umum PBB itu. “Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia bersama mayoritas dunia mendukung perjuangan rakyat Pa­lestina,” ungkap Juru Bicara Kemenlu Arr­manatha Nasir.

Indonesia pun berharap semua anggota PBB menghormati resolusi itu. Indonesia juga akan melanjutkan perjuangan dip­lomasi bagi kemerdekaan Palestina serta mendorong semua pihak untuk mendukung proses perdamaian Palestina-Israel.

Meski nyata-nyata kalah telak, Trump tetap keras kepala. Ia malah memperingatkan akan membalas mereka yang mendukung resolusi itu. “Mereka mengambil ratusan juta bahkan miliaran dolar dan kemudian memilih untuk melawan kita. Biarlah mereka memilih melawan kita, kita akan menghemat banyak, kita tidak peduli,” cetusnya.