Detak-Palembang.com JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin perlu melakukan klarifikasi atas temuan Ombudsman RI terkait pemenuan lembaga Ombudsman RI tentang maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dalam kasus dugaan penipuan oleh PT Amanah Bersama Umat Tours (Abu Tours).

“Kami merasa bahwa Itu kesimpulan yang tentu sepihak, dalam pengertian hanya melihat dari satu angle perspektif saja, belum melihat secara komprehensif,” kata Lukman di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (17/4).

Lukman membantah jika yang dilakukan Kemenag dianggap sebagai sebuah maladministrasi, seperti yang disebut Ombudsman RI.

Sebelumnya Ombudsman RI menemukan bahwa Kemenag melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan tetap memberikan izin kepada Abu Tours untuk memberangkatkan calon jemaah. Padahal, izin usaha Abu Tours sudah dicabut. Bahkan, jemaah tersebut dibebankan biaya tambahan lainnya agar bisa diberangkatkan.

Empat dugaan maladministrasi itu, pertama, Kemenag tidak kompeten dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Ombudsman RI menilai pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja PPIU tidak efektif. Kedua, Kemenag dianggap melakukan pengabaian kewajiban hukum. Ketiga, Kemenag dinilai melakukan penyimpangan prosedur. Keempat, Kemenag diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan tetap memberikan izin kepada Abu Tours untuk memberangkatkan calon jemaah.

Namun, Lukman menerangkan bahwa jemaah tersebut diberangkatkan bukan dengan Abu Tours, melainkan dengan mitra Abu Tours lainnya.

“Dengan kesediaan mereka menambah biaya, kami meminta mitra Abu Tours yang masih memiliki izin, untuk memberangkatkan mereka. Jadi bukan Abu Tours-nya yang memberangkatkan, karena dia izinnya sudah dicabut,” ucap Lukman.

Menurut Lukman, kebijakan untuk tetap memberangkatkan jemaah juga merupakan solusi yang telah disepakati bersama.

“Itu adalah hasil mediasi kami yang merupakan solusi. Mereka tetap ingin berangkat umrah meski harus menambah biaya,” kata Lukman.

“Jadi itu sebemarnya solusi. Itu bukan bentuk pembiaran apalagi maladministrasi. Apalagi membiarkan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang izinnya sudah dicabut tapi masih tetap memberangkatkan,” kata Lukman.

“Fakta seperti ini kalau dilihat dari angle yang berbeda tentu akan menghasilkan kesimpulan berbeda,” ujar dia.

Lukman pun menambahkan, saat ini Kemenag terus berkomitmen untuk memperbaiki manajemen pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan umrah yang lebih optimal.

“Kami memiliki komitmen bagaimana agar manajemen pengelolaan terkait dengan pengawasan penyelenggaraan umrah harus lebih dioptimalkan, ditingkatkan, diefektifkan ke depan,” ujar dia.