Detak-Palembang.com PALEMBANG – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan terus mengawal kasus dugaan korupsi Dana Hibah Sumatera Selatan tahun  2013 yang merugikan negara kurang lebih 2,1 Triliyun. MAKI berkeyakinan bahwa kasus dugaan korupsi dana bansos 2013 ini seharusnya tidak mepersangkakan hanya di level kepala dinas saja, tetapi pejabat diatasnya seharusnya juga menjadi tersangka. 

Hal ini disampaikan Boyamin Saiman, SH  Koordinator MAKI saat konfrensi pers di Bangi Kopitiam Jalan KH. Ahmad Dahlan, Selasa (23/05). Usai menghadiri sidang dugaan korupsi Dana Hibah  2013 di pengadilan negeri Palembang.

Menurut Boyamin Saiman, jelas dalam persidangan Laoma Tiobing dan Ikhwanuddin hanya menjalankan arahan atau perintah dari atasan saja. Dugaan kuat keterlibatan atasan tergambar dalam fakta persidangan.

“Saya sengaja hadir dalam sidang hari ini untuk mengawal kasus ini. Tadi dalam kesaksian, Laoma Tobing mengkonfirmasi bahwa Sekda tidak mau tanda tangan suatu dokumen, akhirnya pak Tobing yang tanda tangani  atas saran pak Gubernur. Menurut saya keterkaitan Gubernur dalam proses pencairan dana hibah ini menjadi terkonfirmasi. Bahasa hukumnya diduga terlibat, bahkan tidak hanya mengetahui tetapi juga mengarahkan,“ terang Boyamin Saiman.

Bahkan MAKI dua minggu yang lalu sudah melayangkan gugatan praperadilan Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena hanya menyidangkan Laoma Tobing dan Ikwanuddin, hanya level bawah.

“Gugatan saya meminta Kejaksaan Agung memproses level lebih atas dan lebih bertanggung jawab yaitu penguasa tertinggi Gubernur Sumsel, Alex Noerdin jika ditemukan dua  alat bukti yang cukup. Gugatan saya karena diduga Kejagung menghentikan Proses Penyidikan kasus bansos Hiba Sumsel. Namun gugatan saya ditolak, karena menurut kejaksaan dan dikuatkan Hakim penyidikan tidak dihentikan, masih berjalan,“ jelasnya.

Dari putusan praperadilan walaupun ditolak, tapi kasus ini menurut Boyamin penyidikan dugaan korupsi dana hibah ini tidak dihentikan alias dijalankan.

Hal ini semua dilakukan MAKI karena kecurigaan terhadap kejaksaan yang tidak profesional, makanya mengajukan gugatan ke Kejaksaan Agung.

“Daripada saya dituduh pencemaran nama baik, lebih baik saya gugat Kejaksaan Agung. Alhamdulillah ditengan gugatan saya tanggal 5 Mei keluar sprindik baru terhadap 19 orang pejabat Sumsel  untuk penyidikan kasus ini,” ujar Lawyer asal Solo ini.

Dalam hal kasus ini MAKI memandang kasus Dana Hibah 2013 ini berkaitan dengan pemilihan gubernur pada waktu itu. Diman Dana Hibah ini digunakan untuk keuntungan pertahana saat itu dengan mendapatkan nama baik akibat hibah kepada lembaga atau masyarakat penerima.

Hal ini dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang karena ada penggunaan dana hibah untuk kepentingan pilgub saat itu.

“Mahkamah Konstitusi sudah mengkorfimasi Dana Hibah ini terkait pilgub, sampai harus dilakukan pemungutan suara ulang,” tegasnya.

Boyamin melanjutkan, bahwa sebelumnya ada surat keputusan atau praturan yang dirubah  gubernur sampai tujuh kali. Menurut Bayamin  Itu artinya proses proses menjadi semangkin terkonfirmasi, kalau bicara dari awal ini dari kemandagri Dana  Hibah  itu tidak boleh dan juga oleh Irjen  pada Mei,  Irjen kemandagri dinyatakan juga minta ditunda tapi ternyata itu tetap dijalankan.

“Bahkan gubernur sampai oktober membuat SK itu artinya ada yang sudah minta dihentikan saja level tinggi kepada irjen kemendagri namun tetap jalan,” tutupnya.