Detak-Palembang.com PALEMBANG – Kenaikan harga BBM, Tarif Dasar Listrik dan biaya penertiban dan perpanjangan STNK yang didasarkan PP Nomor. 60 tahun 2016 menggantikan PP No. 50 tahun 2010, memunculkan reaksi keras dari masyarakat, termasuk Mahasiswa. Gelombang protes mulai bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia.

Sementara itu saat berbagai protes dan tanggapan muncul di media, pihak pemerintah terkesan saling melempar tanggung jawab. Saling bantah siapa yang mengusulkan atau menaikan tarif STNK dan BPKB, terkesan pemerintah sangat tak profesional mengurus negara. Hal ini membuat Badan Eksekutif Mahasiswa Nasional (Gema Bemnas) Korwil Sumsel menggugat.

Aksi yang awalnya direncanakan akan berdialog dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan urung dilaksanan. Namun pernyataan sikap dari Gema Bemnas tetap dilaksanakan dalam konferensi pers.

Kordinator Aksi, Arif Setiawan menilai kenaikan BBM, TDL dan biaya administrasi STNK telah membebani dan memberikan penderitaan terhadap rakyat, karena tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat.

“Pengesahan PP No.60 telah membawa penderitaan terhadap rakyat, biaya komoditi dan yang lainnya pun akan naik, biaya pendidikan contohnya yang menaikan tarif biaya akademik,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Gema Bemnas Agus Suherman Tanjung mengatakan pengesahan PP Nomor 60 tahun 2016 terkesan dipaksakan serta antar Instansi Negara pun saling lempar tanggung jawab. Gema Bemnas menilai PP Nomor 60 tahun 2016 tidak sesuai dengan nawa cita yang dicanangkan oleh pemerintah.

Untuk Pemerintah  Gema Bemnas menyatakan sikap dan tuntutan, berikut tuntutannya:

  1. Cabut PP Nomor.60 tahun 2016, karena cendrung membebani rakyat.
  2. Tolak kenaikan harga BBM non subsidi.
  3. Kembalikan Tarif Dasar Listrik seperti semula.
  4. Turunkan harga bahan pokok.
  5. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di negeri ini dan hentikan sikap tanggung jawab antar instansi negara.