Detak-Palembang.com PALEMBANG – Direktorat Jendral (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Zulfikri melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumsel dan Dinas Perhubungan Kota Palembang membahas persiapan pengoperasian Light Rail Transit (LRT) Palembang, di Kantor Dishub Sumsel.

Dikatakan Zulfikri, pengelolaan LRT yang mulai akan operasional bulan Juni 2018 serta membahas komersialisasinya LRT setelah akhir tahun 2018.

“Untuk operasional dari Juni 2018 hingga akhir tahun akan menggunakan skema Perintis. PT KAI sebagai operator akan diberikan anggaran dari pusat untuk operasional hingga akhir tahun,” jelasnya.

Lanjutnya, besar anggaran untuk operasional dari bulan Juni hingga akhir tahun 2018 masih dihitung, perkiraan besarannya Rp100 miliar.

“Kalau skema perintis tarifnya kita yang menentukan bukan PT KAI. Kita akan menetapkan tarif LRT yang wajar dan layak untuk masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, bahwa tarif dalam skema perintis adalah bersifat promosi tidak sama dengan bersifat bisnis. Skema perintis pada kereta api adalah untuk mentrigger atau promosi kepada masyarakat setempat.

“Setelah tahun 2018 tidak mungkin kita gunakan skema perintis. Potensi pemanfaatan LRT sangat besar dimana di jalurnya mempunyai nilai komersialisasi yang tinggi,” ungkapnya.

Ia menyampaikan bahwa dalam Kereta api subsidi ada dua macam, pertama Peritis yang kedua Publik Services Obligation (PSO), kalau perintis seperti di atas sedangkan PSO adalah meningkatkan daya beli masyarakat, tarif dari operator dan tarif dari pemerintah dibandingkan GAB (selisih) dari kedua tarif itu pemerintah akan menanggungnya.