Detak-Palembang.com PALEMBANG – Anggaran sebesar 68 Triliun digelontorkan oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk pembangunan infrastruktur.

Dalam proses pembangunan infrastruktur tersebut Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ikut ambil bagian dalam peningkatan kualifikasi dan kinerja pelaku usaha. Peran LPJK dalam pengawasan diantaranya melakukan setifikasi, mediasi, konsolidasi dan arbitrase.

Perkembangan Konstruksi di Sumsel sangat tinggi kalau tidak disikapi dengan baik maka hasilnya tidak akan baik, hal itu.disampaikan Ketua LPJK Sumsel Iwan Riadi, saat jumpa wartawan, Jumat (24/03).

“Karenanya, LPJK hadir untuk  menjadi wadah pengawasan dan kontrol terhadap pembangunan konstruksi di Sumsel, apalagi dalam rangka Asian Games 2018 kita akan mendukung penuh,” ungkapnya.

Ia menambahkan, bidang konstruksi di Sumsel masih banyak dikuasai oleh orang luar Sumsel, sehingga pengusaha jasa kontruksi Sumsel hanua sebagai penonton. Dirinya akan membuat jasa konstruksi di Sumsel meningkatkan kualitas serta kuantitas agar dapat turut andil.

“Kalau jasa konstruksi diambil orang luar maka keuntungan serta pembayaran pajaknya juva akan dibawa keluar, maka PAD kita juga menurun,” jelasnya.

Lanjutnya,  LPJK Sumsel akan menggandeng dan memberdayakan perguruan tinggi, lembaga riset dan alumni fresh graduate dari sekolah kejuruan atau perguruan tinggi untuk diberikan pelatihan dan sertifikasi keahlian.

“Dengan adanya pelatihan, tenaga jasa konstruksi yang bersertifikasi di Sumsel bisa meningkatkan, target kita dari tiga ribu yang ada saat ini kedepannya bisa mencapai 15 ribu,” katanya.

LPJK akan mengawasi proyek yang ada di Sumsel, pihaknya akan mengambil sikap jika ada kesalahan.

“Seperti Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api kalau bisa kita dilibatkan, jangan sampai orang luar lagi masuk disitu karena PAD pasti berkurang,” harapnya.