Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Berdasarkan Surat Edaran (SE) Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Perbawaslu dan Perwali, tidak diperbolehkan bagi partai politik maupun calon legislatif untuk menggunakan Billboard dan reklame berbayar untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

M Taufik Ketua Bawaslu Kota Palembang mengatakan, berdasarkan SE Bawaslu RI tersebut maka pemasangan APK berbayar pada Billboard dan Reklame di kota Palembang akan ditertibkan.

“Hari ini kita akan melakukan penertiban APK yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan SE Bawaslu RI tidak boleh ada pemasangan APK pada tempat yang berbayar. Dari data kita ada 91 APK yang akan kita tertibkan tersebar di seluruh Kota Palembang,” jelas M Taufik Usai Memimpin Apel Penertiban APK di Lapangan Kamboja Palembabg, Senin (04/03).

Lanjutnya, upaya penertiban merupakan sanksi terakhir setelah melakukan tahapan-tahapan sesuai aturan. Sebelumnya pihaknya sudah melakukan himbauan lalu peringatan kepada peserta pemilu, kemudian mendata serta memberikan tanda pada APK yang melanggar.

“Tahapan itu sudah kita lakukan, terakhir kita sudah melakukan rapat dengan pemerintah Kota Palembang melalui Kesbangpol untuk merekomendasikan APK berestribusi berbentuk reklame dan billboard  yang jumlahnya 91 agar Pol PP melakukan penertiban,” tegasnya.

Ditambahkannya, untuk menertibkan 91 APK dalam bentuk billboard dan reklame tersebut pihaknya bekerjasama dengan pemerintah kota Pembang dalam hal ini Pol PP, Kesbangpol dan Dinas PUPR Kota Palembang.

“Kita akan bentuk 3 tim yang akan menertibkan APK. Waktu penertiban antara 7 sampai 10 hari dengan perkiraan sehari 5 APK ditertibkan. Lamanya penerbitan terkendala dengan peralatan yang dimiliki PUPR karena harus menggunakan alat berat,” ungkapnya.

M Taufik juga menyampaikan bahwa saat ini fokus penertiban APK di tempat berbayar, setelah itu akan menertibkan APK lainnya. Hal itu agar fokus dalam penertiban sehingga menjadi tuntas.