Detak-Palembang.com PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ishak Mekki mengukuhkan dan membuka Rapat Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Selatan (Pokja PPS Sumsel) masa bakti 2017-2020 di Hotel Swarnadwipa, Rabu (29/03).

Ishak Mekki dalam sambutannya mengatakan, hutan adalah penyangga kehidupan, juga tempat tinggal flora dan fauna oleh karenanya perlu dijaga kelestariannya.

“Di Sumsel banyak hutan yang rusak dan di kuasai oleh masyarakat. Konflik kehutanan yang terjadi karena hutan dikuasai masyarakat sementara izin diberikan kepada perusahaan swasta,” jelasnya.

Ishak menegaskan, dengan dibentuknya Pokja PPS berdasarkan Surat Keputusan  Gubernur No154/KPTS/Dishut/2017 tanggal  27 februari 2017, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat mengelola hutan tanpa merusak.

Lanjut Ishak Mekki, pokja harus mensuport pendanaan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang dananya dapat dari CSR, Perusahaan atau lainnya.

“Harapan saya dengan di kukuhkannya Pokja PPS dan Raker dapat dilaksanakan dengan baik, diskusikan dengan baik, program-program tepat sasaran dan tepat guna,” harapnya

Sementara, Ketua Pokja PPS Sumsel, Profesor, Dr. Rubiyanti H. Susanto mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan membentuk program kerja dan belajar dari pengalaman provinsi yang telah berhasil seperti provinsi Sumatera Barat.

“Adanya Pokja Tim PPS ini merupakan peluang bagi kita untuk mensejahterakan rakyat dan saling bersinergi untuk mengelola hutan yang ada di Sumsel,” jelasnya.

Rubiyanto menyebutkan, ada lima jenis hutan yang ada di Sumsel yakni, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat,l serta  hutan adat dan hutan kemitraan.

“Target pemerintah pusat, ada 600 ribu hektare di Sumsel yang harus dikelola, namun saat ini baru terealisasi 10 persen. Ini yang menjadi fokus kita, untuk mencapai target kinerja kita dipercepat dan butuh sinergi semua pihak,” tutupnya.