Detak-Palembang.com PALEMBANG – Direktorat Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Identifikasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Sektor Strategis pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, rabu (21/02) di Auditorium Graha Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan.

Menurut perwakilan KPK, Juned, salah satu hal yang diidentifikasi adalah berkaitan dengan pengembangan Informasi Teknologi (IT) dan Infrastrukturnya.

“Pemda harus memiliki Masterplan IT, membuat standarisasi aplikasi, menyediakan SDM IT, menetapkan regulasi terkait infrastruktur dan sub domain terkait aplikasi,  implementasi e-government, inovasi layanan masyarakat serta mengidentifikasi kendala dalam permasalahan pelaksanaan IT,” ujarnya.

KPK menekankan kepada Pemda wajib menerapkan aplikasi yang berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Aplikasi-aplikasi itu harus terintegrasi satu sama lainnya dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Integrasi ini diperlukan dalam upaya mencegah terjadinya korupsi dan pungutan liar,” tegas Juned.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Muba, Apriyadi, memaparkan dihadapan perwakilan KPK terkait dengan penggunaan aplikasi elektronik di Kabupaten Muba. “Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan e-government di Kabupaten Muba, salah satunya membuat dan mengembangkan aplikasi secara elektronik, saat ini yang sudah jalan antara lain e-planning, e-budgeting dan pengaduan masyarakat secara online,” ujar Apriyadi.

Terpisah, Kepala Dinkominfo Muba, Dicky Meiriando, menambahkan bahwa dalam rangka pengembangan IT di Kabupaten Muba masih terkendala dalam hal ketersediaan SDM khususnya Tenaga Ahli IT Support seperti Programmer, Analysis ataupun ahli jaringan. Masih minimnya jumlah PNS yang memiliki keahlian di bidang IT Support, diatasi Dinkominfo Muba dengan cara merekrut tenaga kontrak.

“Kami baru mampu merekrut tenaga kontrak khusus operator IT saja. Sementara untuk merekrut tenaga ahli IT Support belum tersedia anggarannya. Karena tidak mungkin merekrut tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian, gajinya disamakan dengan operator IT. Untuk itu diperlukan standar biaya khusus untuk tenaga ahli IT Support, dengan demikian diharapkan dapat merekrut tenaga-tenaga ahli IT yang profesional,” harap Dicky Meiriando.