Detak-Palembang.Com  PALEMBANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengadakan Rapat Koordinasi Rencana (Rakor) Aksi Sektor Sumber daya alam (Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Kelautan dan perikanan) di Auditorium Bina Praja, Senin (02/04).

Rakor yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Prov Sumsel Nasrun Umar, Korwil 2 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Aldrinsyah Nasution, Korwil 3 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Dian Patria, Kepala UPTD.

Sekda Prov Sumsel, Nasrun Umar dalam sambutannya mengatakan, Sumsel provinsi kaya karena memiliki sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, batubara, sumber kelautan dan perikanan, hutan, perkebunan yang akan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Kami sudah menata sektor pertambangan terutama mineral batubara. Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara sudah kami tatasehingga berkurang jumlahnya, bila IUP tidak ditata akan menimbulkan kerugian negara,” jelasnya.

Lanjutnya, kedepannya akan menata kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan. Bila ada kerjasama yang baik antara Pemda dan KPK , ia yakin seberat apapun permasalahan akan dapat di selesaikan.

Sementara itu Korwil 2 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Aldrinsyah Nasution, menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan program pencegahan KPK yang telah disusun.

“Kami akan bangun sistem perizinan yang terintegrasi baik itu pertambangan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan,” ungkapnya

Ia juga mengajak semua untuk mendorong dan menunjukkan kerja sehingga penerimaan daerah akan meningkat dan daerah dapat membangun dan pada akhirnya mensejahterakan masyarakat.