Detak-Palembang.com JAKARTA – Setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugurnya proses praperadilan Setya Novanto, akan menjadi babak awal agenda perkara e-KTP. Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah meminta semua pihak untuk menghormati putusan tersebut.

“Bagi KPK, setelah putusan praperadilan ini, berarti ada lembar baru dalam penanganan kasus e-KTP karena di agenda berikutnya kami akan masuk pada substansi perkara KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto,” ungkap Febri, Jumat (15/12).

Febri menuturkan ‎setelah eksepsi, maka ada jawaban serta putusan sela. Setelah itu barulah KPK akan mengajukan bukti satu per satu selama 90 hari kerja.

“Kami harapkan bukti yang ada bisa efektif untuk membongkar salah satu bagian dari kasus korupsi e-KTP,” tegas Febri.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, menyangkut sikap tidak kooperatif atau menghalangi proses persidangan yang dilakukan terdakwa perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-el) Setya Novanto, kata Febri, tindakan itu justru merugikan dirinya sendiri.

Ketua DPR RI nonaktif tersebut terancam hukuman penjara seumur hidup lantaran sikap yang tidak kooperatif. Terlebih, Novanto dalam dakwaannya dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.

“Kalau kita baca pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 itu maka ancaman maksimalnya adalah seumur hidup atau maksimal 20 tahun,” ujar Febri seperti dikutip republika.co.id, Jumat (15/12).

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1disebutkan bahwa setiap orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Sedangkan, dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan jika setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjaraminimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Diketahui, sempat terjadi drama yang cukup panjang sampai Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan surat dakwaan pada Rabu (13/12) kemarin. Ketua DPR RI nonaktif itu sempat mengaku sakit dan tidak menjawab pertanyaan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor lantaran tidak mendengar apa yang ditanyakan oleh Majelis Hakim. Namun, menurut pemeriksaan dokter KPK bersama tim dokter RSCM dan IDI, Novanto dinyatakan sehat dan bisa mengikuti persidangan.