Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Buntut kisruhnya Konggres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) pada bulan Mei 2018 lalu, beberapa anggota IPPAT mengajukan gugatan atas dilantiknya kepengurusan terpilih.

Tagor Simanjuntak, Koordinator penggugat yang juga anggota IPPAT mengungkapkan bahwa gugatan diajukan ke pengadilan didasari dengan tidak dipatuhinya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

“Dalam pemilihan Ketua IPPAT di Makassar Sulsel, seharusnya dipilih dua kandidat yang memiliki suara terbanyak pertama dan kedua untuk masuk pada putaran kedua. Tetapi yang terjadi tidak dijalankannya AD/ART, malah kandidat pemilik suara terbanyak pertama langsung dilantik,” urainya usai Diskusi Era Baru, di Rumah Makan Pindang Pegagan H Abdul Mutha’ah di Jalan Akses Bandara, Sabtu (10/11).

Lanjutnya, kalau putaran kedua dijalankan maka 50% + 1 pasti didapat dan tidak menyalahi AD/ART. Dari permasalah itulah pihaknya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perbuatan melawan hukum.

“Kita punya itikad baik bukan bermaksud lainnya, tidak juga untuk membuat organisasi tandingan. Kami konsisten bahwa IPPAT satu-satunya organisasi untuk PPAT di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Pihaknya melakukan gugatan untuk menegakkan marwah organisasi serta mengukuhkan bahwa organisasi PPAT hanya IPPAT. Ia ingin merebut kembali IPPAT dari sesama rekannya yang belum kompeten memimpin organisasi IPPAT.

“Bila gugatan kami dikabulkan maka kami akan kembalikan ke AD/ART. Dalam aturan AD/ART menghendaki Kongres Luar Biasa maka kami akan mengikuti itu. Pengurus daerah yang ikut mengajukan gugatan adalah Sumsel, Yogyakarta dan Banten,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa seharusnya IPPAT adalah rumah untuk menyatukan persepsi tetapi sekarang sepertinya diambang kehancuran. Ia mengatakan organisasi yang tidak patuh pada AD/ART tidak bisa diharapkan mengayomi anggotanya bila mendapat masalah.

Senada dengan Tagor Simanjuntak, penggugat asal Sumsel yang juga Ketua Pengda Ikatan Notaris Indonesia, Kota Palembang, Zulkifli Rassy menginginkan organisasi IPPAT berjalan sesuai dengan AD/ART.

“Kami masih membuka peluang Islah, menyelesaikan masalah diluar pengadilan. Kami juga meminta mereka menghadiri sidang-sidang. Kalau mereka tidak mau hadir kami minta Pengadilan memutus Verstek, putusan tanpa hadirnya tergugat,” tutupnya.