Detak-Palembang.com PALEMBANG – Pangdam II/Swj Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M. Hum., menegaskan Netralitas TNI pada Pemilihan anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara serentak 2019 mendatang adalah Harga Mati dan tidak ada toleransi terhadap pelanggarannya.

“Komitmen TNI, “Netralitas TNI Harga Mati”. Kalau ada oknum yang melanggar, kita proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, siapapun dia”, itulah komitmen TNI”, tegas Pangdam II/Swj Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M. Hum., Kamis (18/10/2018) saat memberikan sambutan pada acara Silaturahmi Kapoda Sumsel beserta Forkofinda dengan BEM Se-Sumsel yang berlangsung di Ballroom Hotel Aston, Palembang.

Pangdam II/Swj menjelaskan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah ada aturannya, yakni sesuai dengan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 39 bahwa, Prajurit TNI dilarang menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam juga menyerukan untuk menyikapi Pileg dan Pilpres 2019 dengan baik, dengan suasana hati yang bersih, dengan suasana hati yang betul-betul damai sehingga akan aman. “Dalam pengamanan Pileg dan Pilpres, kami akan membantu Polri di lima provinsi, yakni Sumsel, Bangka-Belitung, Lampung, Jambi sampai Bengkulu”, ujarnya.

“Mudah-mudahan situasi yang sudah kondusif di wilayah Sumsel pada khususnya bisa berjalan dengan baik. Dibantu BEM, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama juga ikut membantu sehingga situasi tersebut tetap kondusif, aman dan damai. Itulah harapan kita semua”, kata Pangdam.

Hadir dalam acara silaturahmi tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adi Negara, Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Kepala Pengadilan Tinggi, Kabinda, Ketua KPU, Ketua Panwaslu, perwakilan Rektor  UNSRI dan UIN, BEM Mahasiswa, Tokoh Pemuda dan tamu undangan lainnya.