Detak-Palembang.com  Muara Enim –Ardiansyah SE, Ketua KNPI Kabupaten Muara Enim mengapresiasi kepada ke 4 paslon yang bertarung di pilkada Kabupaten Muara Enim. Selama tahapan pilkada Kabupaten Muara Enim sangat kondusif. Ardiansyah juga menghargai keputusan rakyat Muara Enim yang sudah memberikan mandat kepada Paslon No. 4 untuk memimpin Muara Enim kedepan.

Pernyataan ini disampaikan Ardiansyah kepada awak media pasca Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim 27 Juni 2018 dengan melihat  hasil Quick Count dari berbagai lembaga survei. Dimana hasil tersebut mendudukan Ahmad Yani – Juarsah sebagai pemenang.

“Alhamdulilah masyarakat Kabupaten Muara Enim  telah menyalurkan aspirasi politiknya tanggal 27 Juni 2018 untuk menentukan pemimpinnya dengan tertib tanpa ada gejolak atau tetap  membuat kondisi kabupaten Muara Enim kondusif,” ujar Iyan sapaan akrabnya, Sabtu (30/06).

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada ke 4 paslon calon bupati Muara Enim, 1. Syamsul Bahri – Hanan (SBH) 2. Nurul Aman – Thamrin (NATHA) 3. SHINTA-SYURYADI  4. Ahmad Yani – Juarsah (AYOK Juara)  yg sdh dpt menjaga kondisifitas di masyarakat selama berlangsungnya masa kampanye.

“ Saya ucapkan terimah kasih kepada ke 4 paslon Bupati Kabupaten Muara Enim, yang sudah menjaga kondisi masyarakat selama masa kampanye,” imbuhnya.

Menurutnya apapun hasil yang sudah di berikan oleh rakyat untuk menentukan pemimpinnya DPD  KNPI Kabupaten Muara Enim menghargai keputusan yang sudah dilakukan oleh rakyat untuk memberikan mandat kepada paslon No. 4 untuk memimpin Muara Enim.

“Walaupun diwarnai permasalahan hukum namun itulah keputusan yang dikehendaki rakyat. Saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim pilkada sudah selesai mari kita beraktifitas seperti biasa kita songsong masa depan kita dengan lembaran baru bersama pemimpin yg baru,” himbau Ardiansyah.

Ardiansyah juga menyerahkan sepenuhnya proses pemilukada Muara Enim kepada penyelenggara pemilu di Kabupaten Muara Enim, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Untuk panwas Kabupaten Muara Enim agar dapat  memproses secara hukum segala laporan atau temuan  tanpa terkecuali dengan tegas dan sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Penghitungan suara secara real (real count) masih berlangsung, tapi hasil quick count sudah menampakkan hasil. Apakah yang kalah masih diberi peluang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apa syaratnya?

Terkait sengketa pilkada jika jika ingin mengajukan sengketa ke Mahkamah Peserta pemilukada mempunyai syarat dan ketentuan sesuai UU Pemilu.

Menurut Ahmad Naafi divisi SDM dan Parma KPU Sumsel, berdasarkan Pasal 158 UU Pemilu, bagi yang merasa suaranya kalah, bisa mengajukan gugatan ke MK. Namun tidak semua kekalahan bisa diajukan ke MK.

“Sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilu, pengajuan gugatan ke ke MK bisa dilakukan apabila memenuhi syarat syarat dan ketentuan,”

Adapun syarat dan ketentuan sesuai pasal 158 UU Pemilu. Pilkada Provinsi
1. Provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maka maksimal selisih suara 2 persen.
2. Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 persen.
3. Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-12 juta maka maksimal selisih suara 1 persen.
4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

Pilkada Kabupaten/Kota:
1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu maka maksimal selisih suara 2 persen.
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250 ribu-500 ribu maka maksimal selisih suara 1,5 persen.
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta maka maksimal selisih suara 1 persen.
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

Dalam Pilkada Serentak 2016 lalu, dari ratusan pilkada, hanya tujuh pilkada yang diputus oleh MK. Ratusan permohonan lainnya yang diajukan kandas karena tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 158 di atas.