Detak-Palembang.com – Palembang , Masyarakat Kota Palembang tengah disibukkan dengan pemilihan ketua rukun tetangga (RT). Kontroversi masa jabatan ketua RT sedang menjadi perbincangan hangat di tengah suhu politik yang mulai memanas. Mengingat, ketua RT merupakan ujung tombak pemerintahan. Itu karena ketua RT langsung bersinggungan dengan masyarakat sekaligus menjadi lumbung suara jelang pesta demokrasi yang bakal digelar serentak pada 2024.

Di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang misalnya. Belasan RT dari enam RW sedang melangsungkan pemilihan ketua yang baru. Imbauan pemilihan ketua RT tersebut berdasarkan Surat Lurah Talang Jambe No 005/131/TJ/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022. Hampir sebagian ketua RT di kelurahan tersebut habis masa jabatannya setelah mengabdi selama 3 tahun. Di balik pelaksanaannya, tersiar kabar kisruh mengenai masa jabatan ketua RT. Sejumlah ketua RT yang telah menjabat selama 3 tahun sejak 2019 kerap mempertanyakan aturan baru mengenai masa jabatan selama 5 tahun.

Media ini mencoba menelusuri kebenaran informasi yang beredar di kalangan ketua RT. Karena itu, awak media kami mengonfirmasi Lurah Talang Jambe Asrahuddin SE MSi terkait masa jabatan ketua RT. Lurah Asrahuddin membenarkan, adanya perubahan masa jabatan ketua RT dari 3 tahun menjadi 5 tahun.

Menurut Lurah, perubahan masa jabatan dari 3 tahun menjadi 5 tahun berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Palembang No 18/2022 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang No 2/2022. “Benar. Berdasar Perda No 2/2022 dan Perwali No 18/2022  bahwa ketua RT masa jabatannya berlaku 5 tahun. Bagi ketua RT yang masih berlaku masa jabatan selama 3 tahun tetap sesuai dengan masa jabatan 3 tahun,” ungkap Asrahuddin kepada detak-palembang.com , Senin (17/10).

Meski demikian, lanjut Lurah, jika habis masa jabatan 3 tahun maka ketua RT yang baru terpilih akan menjabat selama 5 tahun. “Apabila habis masa jabatan 3 tahun maka ketua RT terpilih selanjutnya akan berlaku masa jabatan 5 tahun berdasar peraturan terbaru di atas,” jelasnya.

Dari persoalan tersebut, terendus dugaan kelatahan regulasi di lingkup Pemerintah Kota Palembang. Kali ini menyasar masa jabatan ketua RT. Referensi yang didapat, dasar perubahan masa jabatan ketua RT di Kota Palembang bukan hanya sebatas Perwali No 18/2022 dan Perda Kota Palembang No 2/2022. Akan tetapi, masa jabatan ketua RT selama 5 tahun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Diketahui, hampir sebagian besar masa jabatan ketua RT di Kota Palembang, khususnya di Kelurahan Talang Jambe selama 3 tahun. Rata-rata ketua RT di sana mulai menjabat 2019 dan harus mengakhiri jabatannya pada 2022. Masa jabatan ketua RT selama 3 tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Salah satu sumber yang tidak mau namanya disebut mengatakan, ketua RT yang diangkat pada 2019 seharusnya sudah menjabat 5 tahun berdasarkan Permendagri No 18/2018. Karena kelalaian menerbitkan regulasi, baik perda maupun perwali, ternyata masih diberlakukan perda yang lama sehingga masa jabatan ketua RT hanya 3 tahun. “Sebenarnya harus ditinjau ulang. Mungkin pemerintah provinsi tidak tahu atas terbitnya Perda dan Perwali Palembang,” ujarnya.

Menurut sumber, Permendagri Nomor 18 diterbitkan tahun 2018. Pengangkatan ketua RT pada 2019. Saat dikeluarkan Perda dan Perwali tahun 2022 seharusnya masa jabatan ketua RT diperpanjang menjadi 5 tahun. Kecuali jika Permendagri terbit (misalnya tahun 2020) setelah SK pengangkatan ketua RT tahun 2019, mungkin bisa tetap diberlakukan 3 tahun.

“Memang ada aturan masing-masing. Kami mengacu pada peraturan tertinggi. Kenapa Pemkot Palembang mengeluarkan Perda No 2 dan Perwali No 18 pada 2022. Seharusnya (Perda dan Perwali) sudah lama dikeluarkan karena Permendagri No 18 keluar tahun 2018. Kami dilantik tahun 2019. Seharusnya jabatan ketua RT sudah 5 tahun tapi hanya 3 tahun karena masih berdasarkan Perda No 8/2007 yang lama,” ungkapnya.

Di akhir masa jabatan ketua RT, lanjut sumber tersebut, Pemkot Palembang menerbitkan regulasi baru. “Ketua RT yang jadi korban banyak. Di Palembang ada ribuan RT. Kami mengacu pada Permendagri. Mungkin Pemkot lalai, tidak membaca atau tidak paham. Perlu sekolah lagi (ke Kemendagri). Korbannya banyak se-Kota Palembang,” paparnya.

Peraturan Wali Kota (Perwali) Palembang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Perwali tersebut ditandatangani langsung Wali Kota Palembang Harnojoyo dan Sekda Kota Palembang Ratu Dewa tanggal 22 Juli 2022. Selain itu, salah satu dasar pembuatan Perwali 18/2022 berdasarkan Peraturan Daerah (prerogatif) Kota Palembang No 2 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Namun sayang, kata sumber tadi, Perda No 2/2022 yang sudah beredar luas di ketua RT tidak ditandatangani (hanya dto) Wali Kota Palembang Harnojoyo. “Sebenarnya walau fotokopi harus searah. Yang asli pasti ditandatangani. Jika tidak ada tanda tangan, berarti bodong,” tegasnya.

Setelah dicek dan ricek, penyusunan Perwali No 18/2022 dan Perda Kota Palembang No 2/2022 jelas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam Permendagri No 18/2018 menjelaskan masa jabatan ketua RT berlangsung selama 5 tahun. Kontroversi masa jabatan ketua RT semakin menjadi trending topik.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, M Adrian Agustiansyah SH MH menjelaskan, semestinya jabatan ketua RT sudah 5 tahun. “Kalau Perda (No 2/2022) dan Perwali (No 18/2022) sudah menjelaskan jabatan (ketua) RT adalah 5 tahun, maka seharusnya ini sudah sinkron dengan Permendagri (No 18/2018),” ungkap Adrian kepada awak media , Senin (17/10).

Jika masih ada ketua RT menjabat 3 tahun, lanjut dia, berarti Pemerintah Kota Palembang hanya melaksanakan regulasi sesuai surat keputusan (SK) saat ketua RT diangkat berdasarkan perda sebelumnya. “Yang jadi persoalan, ini mungkin jabatan ketua RT yang diangkat (pada 2019) sesuai Perda (No 8) tahun 2007. Bila memang di SK (masa jabatan ketua RT) adalah 3 tahun, artinya Pemkot Palembang hanya melaksanakan regulasi saat ketua RT itu diangkat. Adapun untuk jabatan RT ke depan, semestinya sudah 5 tahun,” ungkapnya.

Adrian menambahkan, penentuan masa jabatan ketua RT menyesuaikan dengan Perwali/Perda dan Permendagri. “Perwali dibuat berdasarkan Perda. Ada beberapa daerah yang memilih regulasi Perda karena tinjauan filosofis mengapa masa jabatan ketua RT masih ada yang 3 tahun. Biasanya masih mengacu pada Perda lama meskipun sudah ada Permendagri terbaru,” ungkap Adrian.

Menurut Adrian, penyusunan peraturan di tingkat kabupaten/kota sekarang lebih ketat. Harus ada tinjauan dari bagian hukum pemerintah provinsi. “Produk hukum di tingkat kabupaten/kota sekarang harus ada review dari pemerintah provinsi. Pembuatan perwali tak luput dari pengawasan bagian hukum pemerintah provinsi,” tegasnya.

Mengenai Perda sebagai dasar Perwali, Adrian menjelaskan, produk hukum tetap harus ditandatangani dan diundangkan sebagai lembaran daerah. “Mungkin yang beredar (Perda tidak ditandatangani) hanya copy-an saja. Perda harus ditandatangani. Karena setelah Perda disahkan akan diundangkan pada lembaran daerah agar semua sepakat mengakuinya. Jika Perda tidak ditandatangani sebagai dasar perwali, maka unsur secara yuridisnya tidak terpenuhi,” tandasnya.