Detak-Palembang.com PALEMBANG – Syarifuddin Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Palembang mengakui selisih 223ribu lebih hasil penetapan DPT dengan DPS. Hal ini disampaikan saat Ketua dan  anggota KPUD Kota Palembang, menjalani pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang, terkait selisih data pemilih.

” Pemeriksaan, seputar mulai dari prosedur DP4 sampai ke penetapan DPT. Dan tadi saya ceritakan,”ujar  Syarifudin, usai menjalani pemerikadsan Panwaslu Kota Palembang, Selasa (24/4)

Terkait selisih yang dengan jumlah yang besar Ia menerangkan, Mencermati apa yang ada itulah hasilnya pleno. Hasil data pemilih sementara hasil pleno Kecamatan menjadi data pemilih sementara (DPS)  dan digabung menjadi DPT dengan Sistem I formasi data pemilih. Namun selisih ini belum terkoreksi karena diburu oleh waktu dan sistem yang seperti itu.

“Kenyataan memang ada selisih antara DPS ke DPSHP sebesar 123 ribuan. Itu karena ada data – data ganda dan – data data TMS ketidak memenuhi syarat),”terang Syarifudin

Diterangkannya, Penetapan DPT oleh KPU Kota Palembang, pleno berdasarkan hasil Sitem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

“Kami tidak boleh memperbaiki, kecuali ada perintah dari lembaga yang berwenang seperti Panwas,”tegasnya

Ditambahkannya, Hasil pencermatan, dan perintah pleno KPU Provinsi pengurangan ganda dan penghapusan ganda bisa dilakukan  bila ada perintah yang berwenang.

“13 persen data TMS yang belum sempat terhapus, karena dikejar waktu. Kita berharap Panwas mengeluarkan rekomendasi untuk penelitian ulang perbaikan DPT “terangnya

Sementara itu di tempat yang sama, Komisoner Panwaslu Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran (HPP) Kota Palembang, Darsi Elyanto menuturkan, Menindak lanjuti permasalahan DPT, pihaknya masih melakukan  memeriksa terhadap Ketua dan anggota KPU Kota Palembang.

“Tunggu saja hasilnya, karena saat ini sedang dilakukan pemeriksaan,”singkatnya.

Hingga berita ini diturunkan, Abdul Karim Nasution dm Anggota KPU Kota Palembang divisi  SDM dan Parmas, sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik Panwaslu Kota Palembang. Sebelumnya dua  anggota KPUD Kota Palembang Rudi Pangaribuan dan Devi Yulianto bersama Ketua KPUD Kota Palembang telah menjalani pemeriksaan.