fgdDetak-Palembang.com PALEMBANG – Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Peran pemangku kepentingan dalam peningkatan transparansi pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam pertambangan’ diadakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui Asisten Bidang Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Hotel Aston Palembang (27/09).

Acara diadakan dalam rangka mengupayakan Negara Indonesia tetap di support oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Internasional. Acara ini  dihadiri BUMN, Akademisi serta Instansi Pemerintah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

EITI bertujuan  untuk memperbaiki tata kelola sektor ekstraktif, khususnya migas dan tambang menjadi lebih transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat.

Asisten Deputi Ekstraktif Kemenko RI, Ahmad Bastian Halim, menjelaskan bahwa EITI  dalam industri ekstraktif merupakan suatu sub  standar global untuk  menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia pertambangan sesuai arahan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 26 tahun 2010.

“Dalam melaksanakan industri ekstraktif yang baik kita harus  transparan kegiatan FGD ini bertujuan untuk  menyamakan persepsi serta pandangan terhadap Perpres nomor 26 tahun 2010 apakah sudah berjalan dengan baik atau belum,” urainya.

Sementara, Sekretariat EITI Indonesia, Edi Effendi Tedjakusuma menjelaskan, pada November tahun lalu Indonesia kembali meraih status “EITI Compliant Country” dari Dewan Internasional Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang berkedudukan di Oslo-Norwegia. Sebelumnya status compliant EITI sempat dicabut menjadi status “Suspended” karena terlambat mengeluarkan laporan EITI periode 2012-12013. Lalu, status tersebut kembali diraih setelah menerbitkan laporan ketiga EITI 2012-2013 yang proses penyusunannya mengacu pada standar EITI terbaru.

“Sesuai dengan standar terbaru, laporan EITI dilengkapi oleh informasi kontekstual mengenai regulasi dan kebijakan, gambaran tata kelola industri ekstraktif, proses alokasi dan tender wilayah pertambangan minyak dan gas (migas) dan mineral dan batubara (minerba), manajemen penerimaan negara, serta tanggung jawab sosial perusahaan ekstraktif,” katanya.

Kemudian termasuk juga di dalamnya terdapat informasi kontribusi ekonomi dari industri ekstraktif dan peran BUMN di sektor migas dan tambang. Selain itu, laporan ini menyampaikan sejumlah temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah terkait perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia.