Detak-Palembang.Com PALEMBANG –  Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 setiap perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Perusahaan Tahunan (LKPT). Namun kepatuhan pelaporan keuangan kecenderungannya menurun setiap tahun.

Untuk meningkatkan kepatuhan LKPT, maka Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN), Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengadakan kegiatan Optimalisasi LKPT dan Era Online Single Submission (OSS).

Dirjen PDN Kemenag,Tjahya Widayanti mengatakan, mengapa optimalisasi ini perlu karena berdasarkan statistik bahwa terjadinya penurunan pelaporan perusahaan, padahal ini wajib dan ada sanksi bila tidak melaporkan. Penurunan itu disebabkan tidak tegasnya sanksi yang ada dan pelaporannya yang rumit karena masih manual.

“Untuk itu kita mengadakan acara optimalisasi LKTP  agar dapat meningkatkan penyampaian laporan keuangan. Pelaporan LKPT bermanfaat untuk perusahaan itu sendiri dan juga untuk pemerintah,” jelasnya usai kegiatan Optimalisasi LKTP, Era Online Single Submission (OSS) di Hotel Horison Ultima Palembang, Jumat (12/10).

Lanjutnya, bagi perusahaan bermanfaat untuk melakukan usahanya dalam hal bekerjasama dengan perusahaan lain (partnership). Bagi pemerintah laporan perusahaan dapat digunakan untuk membuat kebijakan.

“Dalam era digital maka kita membuat program OSS untuk pelaporan secara online.  Pelaporan selama ini manual, sekarang laporan dilakukan secara online LKTP secara online akan diintegrasikan dalam OSS,” terangnya.

Ia menyampaikan, untuk perusahaan yang akan melaporkan LKTP secara online harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Nah kalau ia tidak punya NIB maka tidak dapat konek dengan OSS karenanya tidak dapat melaporkan secara online.

“Harapannya, setiap perusahaan melaporkan keuangannya karena kami butuh data-data lebih lengkap terhadap perusahaan tersebut,” harapnya.

Pada kegiatan yang sama Irjen Kemendag Srie Agustina menyampaikan, harus ada harmonisasi yang tadinya pelaporan secara manual ke pelaporan secara online OSS.

“Harus ada pengaturan dari LKTP dari manual ke online karena kedepan dibutuhkan kemudahan dalam pelaporan. Namun kalau melalui online mudah diakses, dalam LKTP ada beberapa data yang masih dilindungi,” urainya.

Perusahaan dalam setahun dua kali melakukan pelaporan pertama setiap enam bulan dan kedua setahun sekali. Ia menegaskan bila perusahaan tidak melaporkan atau terlambat melaporkan LKPT maka pihaknya akan melakukan teguran.

“Teguran pertama sampai ketiga, bila teguran sampai tiga kali maka setelah itu sanksi pidana akan diterapkan. Tapi sampai sekarang belum ada perusahaan yang sampai di sanksi pidana karena dengan teguran saja mereka sudah memenuhi pelaporannya. Tutupnya