Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Saat ini dilema dialami oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, disatu sisi kekurangan guru dan tenaga kependidikan sementara disisi lain tidak dapat mengangkat tenaga honorer guru untuk menjadi ASN.

Dr. Edwar Juliartha, Asisten Administrasi dan Umum mengatakan saat ini Prov Sumsel kekurangan guru dan tenaga kependidikan, namun belum bisa mengangkat tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kekurangan guru saat ini ditutupi dengan bersandar pada guru-guru honorer yang ada. Ketika akan mengangkat honorer kita terkendala dengan Peraturan Presiden (Perpres),” jelas Edwar Juliarthausai menerima Kunjungan Kerja Komite III DPD RI dalam rangka mendapatkan informasi dan masukan terkait dengan inventarisasi materi penyusunan Rancangan Undang Undang tentang guru dan dosen.

Dikatakannya, agar dapat mengangkat tenaga honorer menjadi ASN pemerintah harus mencabut Perpres  terlebih dahulu.

“Kita tidak bisa mengambil keputusan atau tindakan yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas (Diskresi) secara terus menerus, harus di cari jalan keluarnya,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama Abdul Aziz Komite III DPD RI juga mengatakan hal yang sama, bahwa ada kendala dalam pengangkatan honorer menjadi ASN.

“Sesuai dengan UU ASN untuk mengangkat non PNS menjadi ASN maka pemerintah harus mengeluarkan peraturan dan turunannya,” katanya.

Sehingga pemerintah daerah dapat bersikap, karena pemerintah daerah membutuhkan payung hukum  untuk mengangkat honorer menjadi ASN.

“Kita akan merubah dan memperbaiki  UU Guru dan Dosen. Kita butuh masukan, apa saja yang belum terakomodir,” tutupnya.