Detak-Palembang.com PALEMBANG – Menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, banyak kasus-kasus dimunculkan untuk menjegal salah satu calon agar tidak maju atau menjatuhkan calon tersebut. Agar hal seperti itu tidak terjadi Kejaksaan sudah membuat Prosedur Tetap (Protap).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel) Ali Mukartono mengatakan,seandainya kasus-kasus terkait dengan calon sudah ada Protap dari Kejaksaan untuk ditunda sampai selesai tahapan pemilu, biarlah proses demokrasi berjalan.

“Untuk menghindari hukum diperalat, Jangan sampai seperti itu terjadi untuk mengganjal calon dan sebagainya,” jelasnya saat jumpa wartawan di Pembang, Rabu (10/01).

Kajati Sumsel melanjutkan, untuk persiapan kasus hukum pemilu sudah ada beberapa tahapan. Pihaknya sudah berkali kali bertemu dengan KPUD dan Bawaslu, dalam rangka sosialisasi proses hukum pemilu.

“Kami juga sudah bertemu dengan stakeholder pemilu dalam rangka pembentukan Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (GAKKUMDU Pemilu) seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Dalam pembentukan GAKKUMDU kita sudah melakukan langkah-langkah, mempersiapkan tempat kemudian mempersiapkan personil lalu menyamakan persepsi,” katanya.

Ditamvahkannya, untuk tempat GAKKUMDU biasanya ditempat Bawaslu, sementara untuk personil ia sudah menyiapkan ditingkatan Kejaksaan  Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri.

“Untuk Personil pengamanan dari Asintel sudah dipersiapkan, persoil teknis penegakan hukum juga sudah kita persiapkan sampai ke tingkat kejaksaan negeri. Data-datanya sudah kita terima yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri di masing masing kabupaten/kota,” urainya.

Dalam penunjukkan jumlah personil, Kajati mempertimbangkan banyak aspek seperti peraturan perundang-undangan, kebutuhan, luas wilayah  juga potensi pelanggaran yang sudah dipetakan.

“Di wilayah yang personil Jaksanya sedikit kita akan BKO kan Jaksa dari kejaksaan tinggi. Kita juga akan membentuk posko pemilu di Asintel,” tutupnya.