Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Peraturan Perundang-undangan mengharuskan TNI-Polri untuk bersikap netral dalam pemilu dan dilarang berpolitik praktis. Netralitas TNI diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 9 disebutkan prajurit TNI dilarang terlibat dalam politik praktis.

sementara untuk Polri diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 28 disebutkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan laporan bahwa salah satu caleg yang sudah mengundurkan diri dari kepolisian berkampanye menggunakan seragam polisi, yang menyebabkan prasangka bahwa polisi tidak netral.

“Ada salah satu calon legislatif yang sudah mengundurkan diri dari kepolisian tetapi berkampanye menggunakan seragam Polisi. Boleh berkampanye, tetapi ketika berkampanye tidak boleh menggunakan seragam karena sudah mengundurkan diri,” ungkapnya di Hotel Aston, Kamis (18/10).

Kapolda meminta kepada Kepala Divisi Propam untuk memeriksa caleg tersebut sesuai prosedurnya. Ia mengatakan saat ini ada 2 Anggota Polisi dari Polda Sumsel yang mencalonkan diri menjadi Caleg, satu menjadi Caleg DPRD Provinsi dan satu menjadi Caleg DPR RI.

“Untuk calon yang sudah mengundurkan diri dengan mengajukan surat dan tidak menggunakan seragam maka tidak masalah. Tetapi Caleg lainnya yang berasal dari Polwan pangkat terakhirnya Kompol akan kami periksa karena menggunakan seragam dalam kampanyenya. Kami tegaskan bahwa Kepolisian Netral dalam Pemilu sama seperti  TNI,” tutupnya.