Detak-Palembang.com PALEMBANG – Sudah sepekan sejak dikeluarkannya surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor -/KPTS/I/2018, tanggal 21 juli 2018 tentang Pelaksana Harian Walikota Palembang, hingga hari ini, senin (30/7), pihak pemerintah provinsi sumatera selatan belum juga menjadwalkan terkait pelantikan pejabat Walikota Palembang. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi sebagian masyarakat kota Palembang, mengingat kota Palembang yang akan menjadi salah satu tuan rumah perhelatan olahraga terbesar kedua di dunia, Asian Games ke 18, yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus mendatang.

Persiapan Asian Games yang tinggal menghitung hari ini, memerlukan koordinasi yang menyeluruh, karena terkait dengan kebijakan, khususnya anggaran yang akan digunakan, dimana apabila dilaksanakan oleh pelaksana harian terdapat keterbatasan kewenangan yang dimiliki.

Selain itu, beberapa waktu lalu telah diterbitkannya surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16.1964 tahun 2018, tentang Penunjukkan Pejabat Walikota Palembang, yang menetapkan Dr. H. Akhmad Najib, SH, M.Hum sebagai penjabat Walikota Palembang, yang saat ini menjabat sebagai Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Kepastian terkait pelantikan pejabat walikota Palembang ini menuai opini dari  berbagai pihak. Muncul berbagai dugaan terkait permasalahan ini, mulai dari karena kesibukan gubernur hingga isu politik pilkada beberapa waktu lalu.

Berbagai pertanyaan dan dugaan yang timbul terhadap permasalahan ini, antara lain Anggota DPRD kota Palembang, Hidayat Comsu, dirinya mengungkapkan, ditunjuknya Pelaksana Harian Walikota Palembang merupakan cacat hukum.

“Plh Walikota bisa ditunjuk apabila Walikota defenitif berhalangan sementara waktu, misalkan Walikota sakit atau keluar kota bisa ditunjuk Plh, tapi jika Walikota habis masa jabatannya, harus segera dilanjik Pejabat Walikota bukan Plh, karena Plh wewenangnya sangat terbatas,” ungkap Hidayat Comsu pada rapat paripurna DPRD Kota Palembang, Senin (30/7).

Jadi, lanjut Hidayat, Gubernur Sumatera Selatan telah menyalahi hukum.

“Seharusnya Gubernur secepatnya harus melantik Pejabat Walikota yang sudah diterbitkan SK nya oleh Menteri Dalam Negeri, kalaupun Gubernur tidak sepakat dengan nama yang ditunjuk oleh Mendagri, Gubernur harus segera mengusulkan nama yang baru, bukan justru menunjuk Plh,” tegas Hidayat.

Hal senada diungkapkan Anggota DPRD Kota Palembang lainnya, Ade Victoria, pihaknya mendesak Gubernur untuk segera melakukan pelantikan Pj Walikota.

“Ini hal yang prinsip, jika Palembang tidak memiliki Pj Walikota, maka akan menghambat berjalannya roda pemerintahan, karena wewenang Plh tidak sama dengan wewenang PJ,” ungkap Ade.

Ade menjelaskan, pihaknya melalui komisi I akan segera membahas secara rinci terkait masalah tersebut.

“Komisi 1 akan membahasnya, nanti akan segera meminta petunjuk dari Mendagri terkait langkah kami berikutnya,” ujar Ade.

Sementara itu, Pakar Hukum Universitas Sriwijaya, Dr. Febrian mengungkapkan, langkah yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan secara aturan tidak ada yang dilanggar.

“Secara hierarki tidak ada aturan yang dilanggar walaupun secara etika birokrasi memang kurang pantas, tapi itu semua ada di tangan Gubernur, saya kurang mengetahui alasan pak Gubernur sampai saat ini belum melantik Penjabat Walikota Palembang,” ungkap Febrian.

Namun, lanjut Febrian, apa yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan menunjukkan bahwa Gubernur tidak loyal terhadap atasannya dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

“Artinya loyalitas gubernur perlu dipertanyakan, karena sampai saat ini dirinya belum menjalankan instruksi berdasarkan Surat keputusan dari Mendagri tersebut,” terang Febrian.