Detak-Palembang.com PALEMBANG – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 15 Pebruari 2017 lalu menjadi perhatian yang luas di masyarakat terutama Pilkada DKI Jakarta karena berbagai isu terkait didalamnya.

Pilkada DKI Jakarta menjadi sorotan karena salah satu kandidat terkena kasus penistaan agama sehingga mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie memberikan tanggapannya, isu SARA yang kerap muncul sesuatu hal yang lumrah terjadi dan butuh waktu yang lama untuk menghilangkannya hal itu disampaikan usai memberikan kuliah umum di Universitas Taman Siswa, Jumat (17/02).

“Pilkada yang berbau SARA tidak bisa dihindari dan perlu proses untuk menghilangkannya, ini soal peradaban dan butuh waktu, Amerika saja yang negara Demokrasi sering muncul isu SARA dan untuk menghilangkan itu mereka butuh waktu dua abad,” jelasnya.

Lanjut Jimly, pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini ada beberapa titik yang bermasalah dan bergejolak, salah satu daerah itu adalah DKI Jakarta.

“Membayangkan tidak ada isu SARA dalam berdemokrasi sangat sulit, mengingat sistem Demokrasi di Indonesia yang relatif masih baru. Saya menghimbau masyarakat untuk tidak membenarkan sikap menebar kebencian dan perpecahan terkait isu SARA,” himbaunya.

Ia mengatakan, hal seperti SARA sebisa mungkin dicegah dan membenarkan praktik itu terjadi, negarapun tidak akan bubar bila itu terjadi.

“Masyarakat tidak perlu berburuk sangka dan mudah terprovokasi dengan isu negarif Pilkada yang dihembuskan, mulai dari isu SARA hingga kecurangan dalam Pilkada,” himbaunya.

Dari Pilkada serentak menjadi pembelajaran dari semua pihak  bahwa dinamika dalam Pilkada merupakan bagian dari pendidikan politik dan pendewasaan berdemokrasi yang sangat harus disyukuri.