Detak-Palembang.com SEKAYU – Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Yusnin melalui Plt Sekda Muba Drs  H Apriyadi MSi menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muba terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2016 pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I Rapat ke-10 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Rabu (29/3).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Muba Abusari SH MSi, dihadiri Wakil Ketua DPRD I, II dan III, Asisten I Setda Muba H Rusli SP MM,  Anggota DPRD Muba, jajaran OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Muba, Ormas dan kalangan pers.

Pada rapat tersebut, Plt Sekda menyampaikan rasa terima kasih atas kritik dan saran pada pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.

Menanggapi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tentang Gedung KPU Muba yang berada di Jalan Teladan agar segera diserahterimakan dan dilengkapi fasilitasnya, Plt Sekda menyampaikan pada tahun anggaran 2018 akan dianggarkan rehab gedung tersebut dan setelah itu akan diserah terimakan pada OPD yang bersangkutan.

“Masukan lainnya mengenai kerjasama maupun kesepakatan bersama diberbagai bidang, Pemkab Muba tetap menjalin kerjasama dengan instansi vertikal atau pemerintah daerah lain yang dapat memberikan kontribusi yang positif serta bermanfaat bagi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan keagamaan masyarakat Muba,” ujarnya.

Pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan masih banyak hal-hal yang belum terealisasi pada tahun 2016, mulai dari permasalahan listrik, infrastruktur, kualitas pelayanan administrasi, dan penciptaan lapangan pekerjaan, Plt Sekda menyampaikan akan mengupayakan untuk merealisasikannya pada tahun anggaran 2017 dan tahun-tahun berikutnya.

“Terhadap masukan tentang penciptaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran, salah satu upaya Pemkab Muba adalah melakukan promosi potensi daerah disetiap kesempatan, yang bertujuan untuk mengundang investor guna menanamkan modalnya yang pada gilirannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah,” jawabnya.

Sementara itu, Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang mengkritisi persoalan kelistrikan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT MEP dinilai tidak memberikan kontribusi ke daerah dan minta diserahkan kembali ke PT PLN, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut.

“Sebenarnya untuk saat ini tarif PT MEP lebih murah dibandingkan dengan PT PLN untuk kategori 900/Ampere,” tutupnya.