ipat1

Detak-Palembang.com PALEMBANG – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sumatera Selatan (IPPAT Sumsel) datangi Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mencari kepastian hukum mengenai Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diberlakukan di kabupaten/kota.

IPPAT Sumsel yang dipimpin oleh Pimpinan Wilayah IPPAT Sumsel, Firlandia Muchtar diterima oleh Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah.Provinsi Sumsel Edward Candra didampingi Kepala Bagian Dokumentasi Hukum Syamsurullah.

Firlandia Muchtar, Pimpinan Wiayah IPPAT Sumsel mengatakan, agar kiranya kepala daerah kabupaten/kota mematuhi Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, bahwa harga biaya BPHTB sesuai dengan transaksi atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mana yang lebih tinggi.

“Misal ada transaksi para pihak senilai Rp50 juta pada waktu verifikasi di BPKAD bisa jadi Rp75 juta, bisa Rp100 juta jadi ada kebingungan kita mengenai kepastian hukum dalam membuat akta,” urainya.

ipat2

Lanjutnya, dalam satu lokasi tempat sama, luas sama, tetapi bisa harga berbeda.Ia meminta pemerintah membuat aturan sehingga ada kepastian hukum.

“Kami meminta pemerintah mengikuti aturan sesuai UU, harga transaksi atau NJOP. Pemda tidak mempercayai produk hukum yang mereka buat sendiri, mereka yang buat PBB mereka yang tidak mempercayai. Kami dirugikan di lapangan diadu domba oleh para pihak, dengan mengatakan dengan notaris A besarnya segini dengan bapak lebih mahal, katanya.

Dijelaskannya, hasil pertemuan tadi akan menelaah itu, untuk disampaikan kepada Gubernur dan akan mengundang lagi untuk ketemu kepala BPKAD kabupaten/kota.

Sementara itu Kabag Dokumentasi Hukum Syamsurullah mengatakan hal senada dengan Firlandia mengenai tuntutan IPPAT.

Dikatakanya, mereka melaksanakan transaksi jual beli masalah tanah, untuk pembayaran BPHTB, pihak pembeli membayarnya harus sesuai dengan transaksi atau NJOP mana yang lebih tinggi, pada kenyataannya menurut mereka kabupaten/kota mempunyai harga sendiri tidak sesuai dengan transaksi atau NJOP.

“Kami belum menilai benar salahnya, karena baru menerima sepihak. Kami menampung apa yang menjadi permasalahannya dan meneruskannya ke Gubenur karena kewenangan ada pada beliau,” ungkapnya.

Ia mengutarakan akan memfasilitasi karena ini berkaitan dengan pelayanan, jangan sampai masyarakat dibebani  tidak sesuai aturan, kalau sesuai aturan itu sudah merupakan kewajiban.