Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kanwil ATR/BPN) Provinsi Sumatera Selatan (Prov Sumsel), Muchtar Deluma melakukan audiensi kepada Gubernur Sumsel Herman Deru di Kantor Gubernur, Rabu (24/10).

Muchtar Deluma mengatakan bahwa Kanwil ATR/BPN yang berada di provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan kabupaten/kota ke bupati/walikota, tetapi secara administratif ke Kementerian ATR/BPN. Apa program gubernur yang menjadi domain ATR/BPN akan ditindaklanjuti secara operasional.

“Ada 2 hal yang dibicarakan tadi, pertama  membantu masyarakat dalam hal penyelesaian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak kena pajak yang tadinya Rp60 juta akan ditingkatkan sehingga masyarakat akan terbantu,” urainya.

Muchtar Deluma memberikan contoh bila ia membeli tanah seharga Rp150 juta maka BPHTB yang saya bayarkan adalah Rp150 juta dikurang Rp60 juta = Rp90 juta. Selanjutnya BPHTB yang dibayar adalah Rp90 juta dikali 5 persen, jadi saya bayar Rp4,5 juta.

“Jadi kalau BPHTB nya dinaikkan menjadi Rp120 juta maka masyarakat akan membayar lebih murah lagi. Seperti contoh tadi maka saya hanya membayar BPHT sebesar Rp1,5 juta saja,” katanya.

Selanjutnya ia menyampaikan bahwa saat ini sudah banyak menyelesaikan  sertifikat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), selama ini penyerahannya dilakukan oleh Presiden.

“Sekarang ada terobosan yang akan menyerahkan adalah gubernur atas nama Presiden. Penyerahan itu saat kunjungan kerja gubernur dan penyerahan sertifikat oleh gubernur merupakan yang pertama di Indonesia,” tutupnya.