Detak-Palembang.com PALEMBANG – Dalam kasus pengrusakan hutan dan kebakaran hutan tidak hanya melibatkan manusia saja tetapi juga melibatkan perusahaan atau korporasi.

Untuk menghentikan itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) akan fokus penanganan kasus pengrusakan hutan dan kebakaran hutan.

Agar pelaku kejahatan tidak hanya perorangan dan masyarakat kecil saja namun pihak perusahaan atau korporasi juga dapat dijerat secara hukum, hal itu dikatakan, Reda Manthovani, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sumsel, di ruang kerjanya, Kamis (28/12).

“Kita Pidum Kejati Sumsel selain menangani perkara-perkara yang diserahkan penyidik dari Polda Sumsel, juga fokus pada kasus-kasus pengrusakan hutan di tahun 2018 yang akan datang,” ungkapnya.

Lanjutnya, pihaknya sebagai penuntut umum diberi kewenangan melakukan penyidikan untuk menangani kasus pengrusakan hutan, sehingga  bisa langsung turun kelapangan

“Mengapa fokus ke kasus pengrusakan hutan ? mengingat pada tahun 2018 perkiraan akan terjadi kemarau panjang dibanding tahun kemarin yang masih ada siklus hujannya. Bila kemarau panjang kemudian ada kebakaran hutan sementara ada pelaksanaan Asian Games maka akan parah,” katanya.

Ia menambahkan, Agar menghindari kebakaran hutan yang meluas pada tahun 2018 juga menghindari kabut asap yang berkelanjutan.Jajarannya akan memetakan daerah mana saja yang terjadi pengrusakan hutan, memang saat ini baru di daerah Musi Banyuasin kedepanya seluruh daerah Sumsel.

“Saat ini kami sudah sidik tiga kasus, dua tersangka manusia dan satu tersangka korporasi. Pada bulan Januari 2018 kita akan menyidik lima perkara lagi, ada orang dan korporasi. Untuk korporasi akan bertambah untuk perusahaan yang menerima hasil kayu ilegal,” urainya.

Ia juga memperkirakan dari perkara-perkara tersebut akan lebih berkembang karena ada link yang menyambung antara perusahaan-perusahaan, khususnya dalam hal menerbitkan izin-izin yang palsu dari Kehutanan.

“Penanganan ini akan sistematis karena kejahatan ini juga dalam satu rangkaian yang sistematis. Tindakan hukum tidak hanya pada orang yang melakukan pembalakan atau sopir yang mengangkut tetapi juga yang menerima hasil kejahatan. Kalau tidak ada yang menerima siapa yang mau beli dari penjual,” tutupnya.