Detak-Palembang.com PALEMBANG – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi antar pemerintah pusat dengan kepala daerah dari selluruh Indonesia untuk mewujudkan koordinasi dan pemahaman yang sama terhadap perencanaan pembangunan di pusat dan daerah. Rapat koordinasi penerapan e-Planing ini diselenggarakan dalam rangka memaksimalkan kinerja penyusunan anggaran, pelaporan keuangan melalui E-Planing, di Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin (8/10).

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mengungkapkan, rapat koordinasi ini bertujuan mewujudkan koordinasi dan pemahaman yang sama terhadap perencanaan pembangunan.

“Kita ingin adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam penyusunan anggaran, sehingga semuanya terintegrasi melalui sistem dari kemendagri, yaitu SIPD,” ungkap Hadi Prabowo.

Kepala daerah yang baru dilantik punya waktu enam bulan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan penyusunan RPJMD harus menggunakan system E-planing.

“Dalam penyusunan RPJMD ini semuanya harus menggunakan sistem E-planing, kami berharap semua daerah sudah menerapkannya,” kata Hadi.

Saat ini Pemerintah Kota Palembang sudah menerapkan sistem E-planing sesuai apa yang diarahkan oleh Kemendagri.

“Sistem E-planing ini sudah jalankan sejak 2016 yang lalu, jadi tidak ada masalah, bahkan sistem E-planing kita salah satu yang terbaik,” ungkap Harnojoyo didampingi Sekretaris Inspektur Kota, Rediyan Dedi dan Kepala Bappeda Kota Palembang, Harrey Hadi yang ikut serta pada rapat koordinasi ini.

“Sesuai arahan Pak Sekjen Kemendagri tadi, semua sisttem pelaporan dan penganggaran harus tersinkron melalui sistem di kemendagri, tinggal nanti kita kolabirasikan, kami rasa tidak ada masalah,” kata Harnojoyo.

Sementara itu Sekretaris Inspektur Kota, Rediyan Dedi menjelaskan, sistem E-planing yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Palembang tidak akan mengalami perubahan.