Detak-Palembang.com PALEMBANG – Walikota Palembang H Harnojoyo menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) BUMN, BUMD sebagai wajib pajak, untuk segera melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu sebelum 31 Maret 2017, karena pajak merupakan sumber dana pembangunan. 

Hal ini disampaikan Walikota Palembang H Harnojoyo saat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat, Kambang Iwak, Kamis (16/03).

Walikota Palembang sendiri sudah melakukan pelaporan pajak atau mengisi SPT tahun 2016 melalui fasilitas E-Filing, dimana pelaporan pajak dilakukan melalui internet yang disediakan Direkrorat Jendral (Ditjen) Pajak.

“Saya sudah menyampaikan laporan pajak tahunan melalui E-filing, jadi hari ini hanya mengambil tanda terima saja,” ungkap Harnojoyo didampingi Plh kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat, M Dahlan Saleh kepada awak media.

Harnojoyo bersyukur saat ini bisa melakukan pelaporan pajak melalui Internet, pelaporan pembayaran pajak lebih dipermudah, proses pelaporan bisa dilakukan di rumah. Sehinga ketika kita datang ke Kantor Pajak hanya menerima serah terima.

“Alhamdulilah semua cepat, sebentar saja tanda terima selesai, jadi saya pribadi mengurus pajak. Tidak lain untuk mengajak masayarakat,” katanya.

Kunjungan Harnojoyo ke KPP Ilir Barat sangat diapresiasi Plh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat, Muhammad Dahlan Saleh.

Kepala Daerah merupakan panutan bagi warganya, Dahlan berharap warga Palembang pemegang NPWP bisa meniru langka Walikota Palembang melaporkan  SPT tahunan sebelum jatuh tempo.

“Batas akhir penyerahan SPT tahunan pada 31 Maret, apalagi saat ini, SPT dapat disampaikan melalu online atau e-filling, jadi bisa disampaikan kapan saja dan dimana saja yang penting ada internet,” katanya.

Ia menambahkan, telah  menjadi komitmen KKP memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

“Kalau seperti biasa, pelayanan akan meningkat pada akhir bulan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, Masyarkat penghasilan di bawah 4,5 juta per bulan sekarang tidak kena pajak.

“Ia ada kenaikan penghasilan tidak kena pajak sekarang Rp4,5 Juta,” singkatnya.