Detak-Palembang.com PALEMBANG – Dengan beralihnya kewenangan jenjang pendidikan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi menyisakan permasalahan dengan tenaga honorer yang ada pada SMA/SMK tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Kadiknas Prov Sumsel) Widodo mengatakan, akan bicara dengan DPR RI terkait masalah tenaga honorer tersebut.

“Kita sudah janjian untuk bicara dengan DPR Komisi V  agar ada payung hukum yang memayungi SKPD atau Eksekutif, agar guru honor dapat dilakukan tindakan yang layak,” ungkap Widodo di Gedung DPRD Sumsel, Rabu (07/03).

Di sini telah dibahas di Badan Anggaran DPRD Sumsel tetapi tidak ada solusi, solusinya harus ke Jakarta. Mereka sudah berangkat ke Jakarta, karena solusinya ada di Jakarta. Sampai hari ini belum ada laporan hasilnya.

“Saya berinisiatif dengan Komisi V untuk membuat payung hukum yang memungkinkan eksekutif mengambil tindakan tertentu guna menghasilkan solusi untuk guru honorer itu,” katanya.

Karena solusinya ada di Jakarta maka pihaknya harus menunggu tapi ia akan mencoba membuat terobosan pada waktunya setelah ketemu DPR, karena Eksekutif tidak bisa sendiri harus ada payung hukum yang dibuat bersama DPR.

“Kalau kita mengeluarkan dana atau membuat langkah-langkah yang melawan aturan di atasnya bisa di penjara. Permasalahan ini bukan hanya di Sumsel tapi seluruh Indonesia,” tutupnya.