Detak-Palembang.com PALEMBANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Minggu (18/02), melangsungkan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Serentak Tahun 2018 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumsel. Deklarasi tersebut dihadiri langsung Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Kapolda Provinsi Sumsel Irjen Pol. Drs. Zulkarnain Adinegara, dan Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI AM. Putranto, S.Sos di Kantor KPU Provinsi Sumsel. 

Tidak hanya dihadiri petinggi daerah, tokoh agama, dan masyarakat, deklarasi kampanye damai untuk ajang pesta demokrasi rakyat Juni mendatang ini turut dihadiri para kandidat Calon Gubernur (Cagub) dan Cawagub Sumsel. Diantaranya pasangan calon Cagub dan Cawagub Dodi Reza Alex dan Giri Ramandha, Cagub Sumsel Ishak Mekki, Cagub Sumsel Herman Deru dan Cawagub Irwansyah.

Ketua KPU Provinsi Sumsel Ashapani menuturkan, Deklarasi kampanye damai ini diikuti oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di daerah yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah 2018 di seluruh Indonesia. Menurutnya dalam rangka penyelenggaraan kampanye damai ini, untuk pasangan calon yang telah resmi ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumsel, semua kandidat akan dapat melaksanakan masa kampanye sekitar 120 hari kedepan.

“Dalam pilkada ini tetap seperti yang kemarin ya, masih menggunakan surat suara. kegiatan kampanye damai ini memang fokus pada kampanye nya, karena pilkada damai masih terlalu umum, di dalam kampanye damai ini kita menginginkan hal-hal yang terkait dengan berita-berita hoax dan juga politik uang. Kami tekankan jangan sampai terjadi. Karena, kita tidak ingin pesta demokrasi rakyat lima tahun sekali ini rusak gara-gara hal-hal demikian, yang rugi kan kita semua,” ungkapnya.

Lanjut Ashapani pilkada ini adalah alat menuju kekuasaan dimana intinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Sumsel khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu ia mengharapkan, dengan adanya deklarasi kampanye damai ini betul-betul dirasakan damai dan demokratis.

“Kalau nanti dicederai oleh hal-hal yang sifatnya saling menghina dan memancing keributan tentu kita ingin antisipasi dengan pendekatan menandatangani deklarasi. Pilkada ini menuju instrumen kekuasaan yang pada akhirnya dirasakan rakyat. Jangan sampai pilkada ini merusak tatanan yang sudah ada dan sudah baik ini,” pungkasnya.