DetakPalembang.com JAKARTA - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yakin pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bakal segera mengesahkan kepengurusan mereka. Keputusan pengadilan jadi modal kuat pengesahan tersebut.

DetakPalembang.com JAKARTA – Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yakin pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bakal segera mengesahkan kepengurusan mereka. Keputusan pengadilan jadi modal kuat pengesahan tersebut.

DetakPalembang.com  JAKARTA – Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yakin pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bakal segera mengesahkan kepengurusan mereka. Keputusan pengadilan jadi modal kuat pengesahan tersebut.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar versi Munas Bali Tantowi Yahya, sebelum Kemenkumham mengesahkan, pengurus Golkar saat ini adalah hasil dari Musyawarah Nasional di Riau.

Oleh karena itu, Tantowi membantah sebutan bahwa ada kevakuman kepengurusan di Golkar pasca pencabutan Surat Keputusan Menkumham. Melalui SK tersebut, Menkumham Yasonna Laoly sebelumya mengesahkan Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono.

“Kami tinggal menunggu surat keputusan (SK) pengesahan Munas Bali oleh pemerintah yang insya allah sebentar lagi keluar,” kata Tantowi seperti dilnsir CNNIndonesia.com, Sabtu (20/01).

Pencabutan SK tersebut diakui Tantowi membuat pengurus Golkar kubu Ical bernafas lega. Ia menyebut dengan dicabutnya SK tersebut tak ada lagi dualisme kepengurusan di tubuh partai berlambang beringin itu.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR RI mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang juga diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan, kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali, beserta produknya, sebagai pengurus yang sah.

“Artinya secara hukum Partai Golkar ada pengurusnya, tinggal kita tunggu SK pemerintah (untuk sahkan pengurus Munas Bali),” kata Tantowi.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menegaskan SK yang dikeluarkan olehnya hanya sebatas pencabutan SK Golkar kepengurusan Munas Ancol. Dengan kata lain, kepengurusan Munas Bali pun belum dapat dikatakan sebagai kepengurusan yang sah.

“Belum, karena SK MA tentang Keputusan TUN (Tata Usaha Negara), tidak memerintahkan kami untuk mengesahkan yang lain, perintahnya hanya mencabut,” kata Yasonna melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis lalu.

Pencabutan SK Ancol, kata Yasonna, dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. “SK Pembatalan saja yang dikeluarkan. Pembatalan SK Ancol,” katanya.