Detak-Palembang.com JAKARTA – Rapat pimpinan yang digelar di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12) menyatakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon kini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang pengajukan penguduran dari posisi tersebut.

Keputusan tersebut diambil oleh dua pimpinan DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

“Maka telah ditetapkan Plt Ketua DPR tadi adalah Wakil Ketua Bidang Korpolkam. Sesuai urutan fraksi, dalam hal ini saya akan menjalankan Plt ketua sampai adanya ketua atau pimpinan definitif,” kata Fadli dalam konferensi pers seusai rapat pimpinan.

Ia mengatakan pemilihan Plt Ketua DPR tersebut berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Nantinya, Ketua DPR definitif akan dipilih oleh Fraksi Partai Golkar yang akan melakukan konsolidasi internal terlebih dulu. Ia memprediksi di masa sidang berikutnya yang dimulai 9 Januari 2018, Golkar akan menentukan sosok Ketua DPR yang baru.

Politisi Gerindra itu menambahkan, posisi Plt Ketua DPR akan terus diembannya hingga Ketua DPR definitif terpilih. Jika masa sidang berikutnya Golkar tak kunjung menetapkan, maka Ia akan tetap menjabat Plt Ketua DPR.

“Plt sampai ada pimpinan definitif. Kita lihat dalam pelaksanaanya, dalam pengajuannya. Kita ikuti aturan undang-undang. Tak disebutkan batas waktu,” lanjut dia.

Dalam sidang, Fadli membacakan enam buah surat yang masuk ke pimpinan DPR. Salah satu surat berisi mundurnya Novanto dari Ketua DPR. Surat tersebut masuk pada 6 Desember 2017.

“Surat pernyataan Drs Setya Novanto, Ak MM, Ketua DPR periode 2014-2019, yang ditujukan ke pimpinan tanggal 6 Desember 2017,” kata Fadli.

Surat lainnya yang masuk ke pimpinan DPR dari DPP Golkar dan Fraksi Golkar tentang pergantian Ketua DPR. Ada juga surat dari F-PKS yang meminta Fahri Hamzah tak lagi menjabat sebagai pimpinan DPR.

Berikut 6 surat yang dibacakan dalam paripurna penutupan masa sidang:

  1. Surat pernyataan Drs Setya Novanto Ak MM Ketua DPR RI periode 2014-2019 yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI tanggal 6 Desember 2017.;
  2. Surat DPP Partai Golkar Nomor B1482/Golkar/12/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal pemberhentian dan penggantian Ketua DPR RI dari Partai Golkar ditujukan kepada pimpinan DPR RI;
  3. Surat dari FPG Nomor INT.1674/FPG/DPRRI/12/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal pergantian Ketua DPR RI;
  4. Surat F-PG DPR RI Nomor INT001743/FPG/DPRRI/12/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal pemberitahuan terkait pergantian Ketua DPR RI yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI;
  5. Surat F-PG DPR RI Nomor INT001743/FPG/DPRRI/12/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal pembatalan surat yang ditujukan ke pimpinan DPR RI;
  6. Surat F-PKS Nomor 09/EXPFPKS/DPRRI/12/2017 tertanggal 11 Desember 2017 perihal tindak lanjut surat DPP PKS.