Detak-Palembang.com PALEMBANG – Pebahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan pemerintah provinsi Sumatera Selatan mulai dibahas bersama, antara pemprov dan DPRD.  Pembahasan Raperda ini dalam rapat Paripurna ke XXII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masa persidangan pertama tahun sidang 2017, Rabu (17/01). 

Pada sidang pertama ini diagenda mendengarkan pemandangan umum dari 9 Fraksi DPRD Provinsi Sumsel sehubungan dengan diajukannya 6 rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Sumsel. Yakni Fraksi PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Hanura, Nasdem dan Fraksi PKS.

Adapaun ke enam Raperda yang dibahas adalah:

  1. Perubahan atas perda No.4 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan iklusi ramah anak.
  2. Perubahan ke 3 atas perda No.3 tahun 2012 tentang retribusi umum.
  3. Perubahan atas Perda No. 3 tahun 2011 tentang pajak daerah.
  4. Perubahan ke 4 atas perda No. 4tahun 2012 tentang retribusi jasa daerah.
  5. Rencana Pembangunan Industri Prov. Sumsel tahun 2016-2035.
  6. Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menanggapi jalannya sidang dengan wajar karena memang diperlukan pemandangan dari fraksi yang ada. Menurutnya semua harus melalui tahapan dan proses hingga menjadi Perda.

“Alhamdulillah sidang berjalan lancar pandangan fraksi baik baik semua. Apa yang menjadi koreksi DPRD akan kita bahas dan perbaiki,” ujar Alex usai sidang paripurna.

Gubernur Sumsel ini berharap proser pembahasan rapaerda berjalan secepatnya karena memang sangat kita perlukan dalam melakukan pelayan kemasyarakat dan pembangunan di Sumsel.

“Apalagi Raperda Pajak Daerah, daerah lain sudah selesai dan tinggal menjalankan raperda sebagai payung hukum. Seperti kenaikan pajak dan biaya administrasi pada kemdaraan bermotor,” tutupnya.