????????????????????????????????????

Detak-Palembang.com MUARADUA – Bertempat di di Gedung Guru kota  Muaradua, Seksi Penyelanggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Selatan  menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29 Tahun 2015 tentang pendaftaran dan pembatalan haji, Rabu (16/11).

Demikian rilis yang diterima Detak-Palembang.com dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Selatan, Kamis (17/11) siang.

Acara dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Selatan H. Abdul Rosyid, S.Ag, MM, M.Si didampinggi Kasi Penyelanggara Haji dan Umrah H. Ayib Bahruddin, M.Hi.

Dalam laporannya Ayib Bahrudin mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi PMA Nomor 29 Tahun 2015 digelar dalam waktu satu hari.

“Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah 50 orang terdiri dari unsur Pemkab OKU Selatan, ormas Islam meliputi pengurus NU dan Muhammaddiayah serta diikuti 14 Kepala Kantor Urusan Agama (Ka.KUA) se-Kab.OKU Selatan,” ujar Ayib menerangkan.

Sementara itu dalam sambutannya Abdul Rosyid mengungkapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang beragam, melibatkan banyak pihak dan orang serta di dalamnya dikelola uang (dana -red) dalam jumlah yang banyak.

“Oleh karena itu dalam penyelenggaraan ibadah haji diperlukan kerjasama yang erat, koordinasi yang dekat, penanganan yang cermat dan dukungan sumber daya manusia yang handal dan amanah,” jelas Rosyid lebih lanjut.

Rosyid menerangkan  beberapa point penting yang terdapat dalam PMA No. 29 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas PMA No. 14 Tahun 2012 tersebut.

Menurutnya, pada Pasal 3 ayat 1-6 dinyatakan bahwa :

  1. Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun.
  2. Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau domisili Jemaah Haji sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  3. Pendaftaran Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan photo dan sidik jari.
  4. Jemaah Haji yang telah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.
  5. Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi pembimbing.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bagi pembimbing sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.