Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Sidang Paripurna XL DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Gelumbang menyetujui pemekaran Kecamatan Gelumbang menjadi Kabupaten Gelumbang.

Sidang Paripurna XL di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov Sumsel dipimpin oleh Ketua DPRD Prov SumselGiri Ramanda dihadiri Gubernur Sumsel, Alex Noerdin dan 51 Anggota DPPR Prov Sumsel.

Pemekaran Kabupaten Gelumbang penelitian dan pembahasannya dilakukan oleh Komisi I DPRD Sumsel. Dalam penyampaian hasil pembahasan Komisi I yang disampaikan oleh Aslam Mahrom mengatakan sebelum dimekarkan dilakukan tahap persiapan.

“Persiapan diperlukan bila dimekarkan maka benar-benar siap sehingga tidak membebani kabupaten induknya,” kata Aslan Mahron, Jumat (09/02).

Lanjutnya, Komisi I telah melakukan penelitian dan pembahasan tentang pemekaran kabupaten Gelumbang. Dari hasil penelitian dan Pembahasan Kecamatan Gelumbang layak menjadi Kabupaten Gelumbang setelah pemekaran Kabupaten Pali.

“Dengan dibentuknya Kabupaten Pali maka wilayah Gelumbang terpisah dengan Kabupaten Induknya Muara Enim. Gelumbang berbatasan dengan 5 Kabupaten/Kota,” urainya.

Ditambahkannya,  berbatasan dengan 5 kabupaten/kota tetapi Gelumbang tidak sengketa batas wilayah. Tidak adanya sengketa batas wilayah dengan ke 5 kabupaten/kota hal itu dituangkan dengan ditanda tangani dengan Bupati dan Walikota daerah yang berbatasan.

“Secara persyaratan Administratif sudah lengkap. Dari kajian akademik Universitas Sriwijaya hasilnya sangat mampu dan dapat direkomendasikan menjadi Kabupaten Gelumbang,” ungkapnya.

Ia menyampaikan Kesimpulan Komisi I bahwa berdasarkan UU Pemerintah Daerah maka Kecamatan Gelumbang layak mendapat persetujuan menjadi Kabupaten Gelumbang.

“Kami menyetujui untuk dimekarkan menjadi Kabupaten Gelumbang. Untuk selanjutnya diteruskan ke Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan DPR Republik Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan juga menyetujui pemekaran Kabupaten Gelumbang dan akan mengawal sampai ke Menteri dalam Negeri dan DPR RI.