Detak-Palembang.com PALEMBANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang menerapkan sistem transaksi non tunai pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang.

Hal ini terbukti dengan terselenggaranya bimbingan teknis (Bimtek) terkait Peraturan Walikota (Perwali) No. 71 Tahun 2017 yang telah diperbarui No. 14 Tahun 2018 tentang penerapan transaksi non tunai yang dilaksanakan kemarin, Senin (27/8/18) di ruang rapat Parameswara Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang.

Inspektur Kota Palembang, Gusmah Yuzar menyampaikan, penyelenggaraan bimtek hari ini, menjadi bukti keseriusan Kepala Dinkes Kota Palembang, dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan yang diamanatkan Walikota.

Karena, sesuai dengan Perwali tersebut, kedepan semua transaksi baik pembayaran maupun penerimaan, arahannya nanti tidak lagi dilakukan secara tunai, tetapi melalui aplikasi yang telah disediakan.

“Sekarang zamannya serba non tunai. Itu juga yang diinginkan Walikota terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, agar terhindar dari praktik-praktik korupsi,” sampainya.

Ada dua cara kalau melalui Bank Sumsel babel, yang telah memiliki aplikasi sendiri, atau menggunakan sistem transfer dengan menggunakan bank lain.

Jadi tidak ada lagi pembayaran maupun penerimaan secara tunai.

“Kedepan semua bendahara keuangan pemerintahan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak ada lagi yang memegang uang secara tunai,” terangnya disela-sela kegiatan pelatihan transaksi dana non tunai Dinkes Kota Palembang.

Penerapan transaksi secara non tunai ini dilakukan, karena transaksi secara non tunai sangat rentan terhadap hal-hal yang dapat berdampak pada pemotongan-pemotongan yang seharusnya tidak ada.

“Selain untuk menghindari praktik-praktik pemotongan yang seharusnya tidak ada, kedua untuk menghindari uang yang diterima asli atau palsu,” ujarnya.

Harapan kedepannya, tidak lagi digunakannya mekanisme transaksi tunai dan menggantikannya dengan mekanisme transkasi non tunai untuk efisiensi dan transparansi keuangan di masing-masing OPD.

“Kedepan pembayaran gaji, honorium, tunjangan termasuk pembayaran ke pihak ketiga langsung masuk ke rekening. Jadi bendahara hanya mengklik saja tanpa harus bolak-balik ke bank,” jelasnya.

Sistem transkasi non tunai pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang kedepan, akan diterapkan diseluruh OPD.

Karena memang penerapan ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2018 dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang secara bertahap mulai melakukan sosialisasi terkait mekasisme transaksi non tunai tersebut.

Saat ini baru Dinas Kesehatan (Dinkes) yang memiliki keinginan kuat. Seperti yang terlihat hari ini, dengan terlaksananya pelatihan bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kota Palembang.

“Pelatihan ini akan dilaksanakan selama empat hari, dan kedepan akan dilakukan secara bertahap untuk OPD-OPD lain,” ulasnya.

Setelah Dinkes, kedepan beberapa OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang mulai melakukan sistem transaksi non tunai ini.

“OPD-OPD tersebut paling banyak melakukan transaksi, khususnya dengan pihak ketiga dan transaksi lainnya. Seperti Dinas Pendidikan dan Kebersihan,” tandasnya.