Detak-Palembang.com PALEMBANG – Aruji (53) Salah satu Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Muaraenim, melaporkan kuasa hukum pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Muara Enim nomor urut 1, 2, dan 3 ke SPKT Polda Sumsel, karena merasa telah difitnah dan dicemarkan nama baiknya, Minggu (01/07) sore.

Kedatangan Komisioner Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) tersebut untuk diterima langsung didampingi penasehat hukum dari dari kantor SHS Law Firm.

Kuasa hukum masing-masing paslon yang dilaporkan tersebut yakni Riasan Syahri yang mewakili paslon nomor satu, Hardiansyah yang mewakili paslon nomor dua, serta Firmansyah yang mewakili Paslon nomor tiga.

Usai melapor, Aruji berujar, pelaporan tersebut berawal dari adanya surat dari gabungan kuasa hukum paslon Bupati dan wakil Bupati yang kalah versi hitung cepat kepada  Ketua Panwaslu Muara Enim, Suprayitno.

Isi dari surat tersebut yakni untuk tidak melibatkan Aruji dalam pemeriksaan terkait adanya dugaan politik uang dalam pilkada di Muaraenim tersebut.

“Dalam surat tersebut disebutkan bahwa alasan jangan melibatkan saya dalam pemeriksaan dugaan politik uang karena saya memiliki hubungan kekerabatan dengan calon bupati Ahmad Yani yang menang Pilkada versi hitung cepat. Padahal saya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Ahmad Yani,” ujar Aruji.

Akibat dari adanya tuduhan dalam surat tersebut, Aruji merasa kinerjanya di panwaslu terganggu dan dirugikan.

“Saya sudah tiga kali dipercaya menjadi Panwaslu Muara Enim . Berdasarkan hal tersebut pun kredibilitas saya kuat. Namun adanya tuduhan dari para timses ini saya jadi terganggu,” jelasnya.

Dari itulah Aruji melaporkan para kuasa hukum tiga Paslon tersebut atas pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan 311 KUHP tentang fitnah.

Kuasa hukum Aruji menyatakan  tuduhan tertulis dari tim advokasi paslon 1,2 dan tiga sudah memenuhi unsur pidana. Oleh karena itu kuasa hukum bersama kliennya Aruji melaporkan kasus ini ke Polda Sumsel.

“Patut diduga perbuatan kuasa hukum 1,2,dan 3 telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana yang dimaksud pasal 310 dan 311 KUHP, “ ujar Arya singkat.

Ditempat yang sama, Paur Siaga 3 SPKT Polda Sumsel, Iptu Jara Fandri membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dari pelapor. Laporan Aruji diterima dalam nomor LPB/500/VII/2018/SPKT.

“Laporan sudah kami terima dan akan segera ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum,”

Berikut petikan surat tim kuasa hukum paslon 1,2 dan 3.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Pasangan Calon No. 1 Syamsul Bahri-Hanan (SSH). Pasangan Calon No 2 Nurul Aman Thamrin (NATHA). dan Pasangan Cann No 3 Shinta -suryadi (Shinta-Suryadi), terkait beberapa laporan dari Paslon 1, 2 dan 3 dengan dugaan Money Politic yang dilakukan oleh pasangan Ahmad Yani Juarsah / Tim Kampanye yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan saksi saksi dan atau plhak terkait lainnya di Panwaslu Kabupalan Muam Enim.

Sebubungan dengan  itu kami meminta ke Sdr. Ketua Panwaslu Kabupatan Mum Enim agar untuk sementara waktu tidak melibatkan salah seorang komisioner bernama Arudji dalam pemeriksaan dugaan money politik atas  Iaporan tersebut. hal ini disebabkan karena yang bersangkutan memiliki hubungan kaluarga dekat dangan Cabup Ahmad Yani yang dapat memmbulkan konflik kapentingan, tidak netral hingga dikwatirkan adanya Intervensi yang berakibat tidak objektifnya yang barsangkutan selama proses pemeriksaan.