Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Keberadaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sudah terbentuk sejak tahun 2011 dan saat ini sudah periode kedua. Dalam perjalannya sejak tahun 2011 sudah banyak menyidangkan sengketa informasi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Herlambang mengatakan, sejak tahun 2011 sampai dengan 2017, kurang lebih sudah 400 sengketa disidangkan.

“Jadi sudah sangat banyak laporan masyarakat yang disidangkan. Pada tahun 2018 ini sudah ada 80 sengketa yang disidangkan. Memang tahun ini ada penurunan sengketa yang diajukan ke kami,” ungkap Herlambang di Kantor Komisi Informasi Sumsel, Jalan Kapten Anwar Sastro, Kamis (20/09).

Dijelaskannya, sengketa informasi ini adalah masyarakat yang mempersoalkan atau meminta data kepada badan publik. Ketika badan publik itu tidak memenuhi permintaan dari pemohon informasi itu bisa mengajukan sengketa, pengajuannya bisa secara berkelompok atau perorangan.

“Pemohon dapat meminta informasi atau data tentang penyelenggaraan kebijakan publik. Sengketa setelah diputus maka bersifat final dan mengikat ketika tidak dilakukan upaya hukum oleh pihak-pihak yang bersengketa,” jelasnya.

Namun ia juga menyampaikan, kalau pemohon merasa tidak puas atas keputusan Komisi Informasi dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) atau Pengadilan Negeri (PN).

“Jika Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum, atau tidak dilakukannya upaya hukum. Bila putusan itu tidak secara sukarela dilaksanakan oleh badan publik maka melaksanakan putusan itu bisa dilakukan upaya paksa dengan meminta eksekusinya kepada PN,” tutupnya.