JiMLY

Detak-Palembang.com JAKARTA – Sebanyak 3.143 Peraturan Daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dibatalkan pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, jajaran Kemendagri, media massa atas keputusan pembatalan 3.143 perda tersebut.

“Tujuan dari pembatalan perda ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat investasi, dan kemudahan berusaha,” kata Tjahjo, seperti dikutip dari Setkab.go.id, Selasa (21/6).

Setelah membatalkan 3.143 Perda yang terkait dengan investasi, lanjut Tjahjo, Kemendagri saat ini sedang mengevaluasi perda yang bertentangan dengan konsitusi serta peraturan undang-undang (UU) yang lebih tinggi.

Kemendagri akan melihat dulu sejauh mana regulasi ini, apakah sesuai dengan Pancasila, UUD 45, dan UU sebagai pilar kebangsaan.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengevaluasi perda maupun peraturan kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia.

Namun menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah dapat mengajukan gugatan apabila peraturan daerahnya dibatalkan oleh pemerintah pusat.

“Jadi bagi yang tidak puas dengan pembatalan itu bisa mengajukan ke PTUN, karena keputusan pembatalan perda adalah produk keputusan administrasi, jadi bisa diajukan ke PTUN,” kata Jimly di acara diskusi “Menyoroti Pembatalan Perda oleh Kemendagri” di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Selasa (21/6) seperti dikutip antaranews.com.

Jimly mengatakan para penggugat dapat mengajukan banding untuk membuktikan perda mereka tidak bertentangan dengan undang-undang yang levelnya ada di tingkat atas. Jika dapat dibuktikan maka Majelis Hakim PTUN dapat membatalkan pencabutan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

“Itu jalan keluarnya tapi harus dibuktikan bahwa tidak bertentangan,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini.

Menurut Jimly, cara pandang pembatalan perda sebaiknya jangan lagi menggunakan logika investasi. Investasi bukanlah konstitusi artinya tidak ada keterkaitan yang sejajar di antara keduanya. Logika yang harus dibangun tentang pembatalan perda adalah soal regulasi daerah yang melanggar peraturan yang ada di level atasnya.

Jika alasannya investasi, kata dia, seolah-olah negara mengabdi kepada investasi bahkan kepada para pemodal. Istilah pembatalan perda karena alasan investasi merupakan peristilahan yang keliru.

Indonesia, lanjut Jimly, adalah negara hukum bukan negara investasi. Investasi hanyalah salah salah satu unsur membangun negara. Dengan kata lain, terdapat sektor lain yang perlu diperhatikan seperti kebebasan, keadilan dan persatuan dalam rangka pengabdian masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.