Detak-Palembang.com PALEMBANG – Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Kholid Mawardi bersama Gubernur Sumatera Selatan  dan seluruh bupati/walikota se provinsi menanda tangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Senin (15/01) di Griya Agung palembang.

Penanda tanganan ini sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Kepala BPOM RI Penny Kusumastuti Lukito menyatakan, seluruh pihak harus bertanggung jawab secara efektif dalam pengawasan keamanan, manfaat, serta mutu obat dan makanan.

Menurut Penny, Inpres itu memang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan POM, para gubernur, serta bupati dan walikota di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, dalam Inpres itu peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, akan berjalan hingga lintas sektor dan lintas pemda.
Untuk itu, pihaknya berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam pengawasan obat dan makanan tersebut.

“Salah satu bentuknya yaitu menindaklanjuti rekomendasi BPOM. Tindak lanjut dapat dilakukan jika menemui satu pelanggaran terkait aspek keamanan, mutu, dan manfaat dari pangan, obat-obatan, obat tradisional dan kosmetik di daerah yang berisiko merugikan masyarakat,” terang Kepala BPOM itu lebih lanjut.

“Selama ini sinergi antara pemda dengan BPOM telah ada, tetapi dalam porsi kecil. Jadi dengan dukungan pemerintah, pemda akan memiliki komitmen lebih besar untuk menindaklanjuti berbagai pelanggaran yang terjadi,” tegasnya.