Detak-Palembang.com PALEMBANG – Ada tiga variabel utama untuk menilai kerawanan dalam pemilukada, hal itu dikatakan Mochammad Afifudin, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu-RI) Bidang Pengawasan dan Sosialisasi usai meresmikan pojok pengawasan di Kantor Bawaslu Sumsel Jalan Gubernur Ahmad Bastari, Jumat (17/11).

Index kerawanan pemilu yang dipakai selama ini ialah pertama penyelenggaraan, pada penyelenggaran akan dilihat KPUnya, pengawasnya dan semua yang mengenai penyelenggaraan.

“Kita lihat pada proses-proses penyelenggaraan pemilu sebelumnya apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan,” terangnya.

Lanjutnya, Index kerawanan selanjutnya adalah kontestasi berkaitan dengan partai politik, banyaknya jumlah pasangan calon, apakah semua proses penyelenggaraanya berujung pada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kemudian Index kerawanan ketiga adalah partisipasi. Disini kita lihat apakah ada pemantau pemilukada di masing-masing daerah yang melaksanakan pemilukada. Kemudian tinggi atau rendahnya partisipasi pemilukada di daerah yang melaksanakan pemilukada,” jelasnya.

Ditambahkannya, dari tiga index kerawanan tadi pihaknya membuat 30 indikator masalah yang diambil dari pemilukada terakhir. Dari pemilu terakhir dibuat peta kerawanan.

“Kita Punya gambaran daerah-daerah mana yang pengalaman masa lalu menjadi daerah rawan. Kita akan membandingkan masing-masing daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi juga membandingkan antara provinsi dengan provinsi lain yang mengadakan pilkada pada tahun 2018,” katanya.

Pihaknya juga akan memetakan kerawanan untuk Pileg dan Pilpres karena kerawanan Pileg dan Pilpres berbeda kerawanannya dengan Pemilukada. Melihat catatan masa lalu Pemilukada di kabupaten/kota dan provinsi Sumsel berdasarkan indikator tadi termasuk rawan.