Detak-Palembang.com JAKARTA – Presidium Nasional Jaringan Advokat Pengawal NKRI (JAPRI) Abdul Fakhridz Al Donggowi meminta agar Bawaslu bertindak tegas dan mengusut dugaan kampanye terselubung di acara Reuni 212 beberapa waktu lalu.  Dalam konteks pembelajaran berdemokrasi menjelang Pilpres 2019, terdapat beberapa catatan. 

Antara lain, meskipun panitia menyangkal tidak ada kampanye untuk Prabowo, namun faktanya Pihak Penyelenggara mengundang Prabowo untuk hadir dalam gelaran reuni 212. Sehingga tidak terbantahkan bahwa kehadiran Prabowo tersebut sangat menguntungkan juga meningkatkan popularitas maupun elektabilitas.

Penyelenggara Reuni 212 tidak dapat membuktikan sebaliknya, yaitu dapat membuktikan Penyelenggara telah mengundang Presiden Jokowi (Calon Presiden Nomor Urut 01) untuk hadir dalam Gelaran Reuni 212, padahal jelas-jelas Jokowi merupakan Alumni 212, Jokowi hadir pada Aksi 212 yang digelar 2 Desember 2016.

“Maka patut kita duga, sejak awal ada niat atau upaya terselubung dari Pihak Penyelenggara untuk memberikan panggung politik kepada Prabowo sebagai Calon Presiden Nomor Urut 02,” tegas Abdul Fakhridz, dalam siaran pers, Kamis (6/12).

Hal itu dikuatkan dengan fakta yang terjadi dilapangan seperti pemutaran rekaman Habib Riziq yang menyerukan “2019 Ganti Presiden”, Pemutaran Lagu “Astagfirullah Punya Presden Si Raja Bohong”, video dan foto yang beredar di media terkait sebagian peserta yang hadir di Reuni 212 dengan mengacungkan tangan simbol 2 Jari dan teriakan-teriakan 2019 Ganti Presiden.

“Apalagi sebagian Panitia Penyelenggara Reuni 212 merupakan Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi,” tegas Abdul.

Meskipun ada niat atau upaya terselubung dari Pihak Penyelenggara dalam memobilisasi masa Reuni 212 untuk kepentingan politik salah satu Paslon pada Pilpres 2019, JAPRI  yakin Peserta yang hadir dalam Gelaran Reuni 212 merupakan bagian Rakyat Indonesia yang cerdas dan tidak semua Peserta Reuni 212 serta merta merupakan pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden Nomor Urut 02 pada Pilpres 2019 nanti.

Di sisi lain, sebagaimana fakta terkait Gelaran “Reuni 212” dan agenda serupa sebelumnya yaitu “Aksi Bela Tauhid 211” yang sama-sama diwarnai dengan Kepentingan Politik Pilpres 2019, maka JAPRI  mendesak Pihak Bawaslu untuk lebih aktif dan tegas dalam melakukan Pengawasan terhadap Kampanye Pemilu 2019.

“Karena tidak menutup kemungkinan banyak pihak yang dapat melakukan upaya-upaya terselubung dalam memperjuangkan kepentingan politiknya sehubungan Kampanye Pemilu 2019, baik dilakukan oleh Penyelenggara, Tim Kampanye, maupun Peserta Pemilu,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto telah melanggar aturan kampanye. Itu terlihat ketika dia  menghadiri acara reuni 212 yang berlangsung di Monas, Minggu (2/12) kemarin.

Terlebih lagi, ditemukan sejumlah spanduk dan teriakan Prabowo Presiden dalam acara itu.

“Ini yang harus didorong terus agar diselidiki oleh Bawaslu. Karena, ada sejumlah temuan pelanggaran,” kata Boni ketika dihubungi, Senin (4/12).

Ia menilai, acara reuni tersebut merupakan gerakan oposisi politik. Bawaslu, kata dia, harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan itu. “Apakah 212 ini bagian dari curi start kampanye atau tidak. Itu yang harus dievaluasi apalagi Prabowo hadir dalam acara itu,” kata dia.

Dari aspek sejarah, kata dia, gerakan 212 selalu bermuatan politik. Dan, selalu dipakai untuk menyerang lawan politik. Mengerahkan massa bersimbol agama namun dengan kepentingan politik elektoral.

Kata dia, eskalasi gerakan yang seiring dengan momen kampanye politik yang semakin mendekati waktu pemilihan 2019, dapat disinyalir reuni 212 ditunggangi oposisi yang bertujuan meraih kekuasaan.

Sikap Bawaslu yang tak tegas, mengkhawatirkan. Karena, kurangnya sensitivitas anggota Bawaslu terkait dengan penggunaan istilah-istilah agama di dalam menafikan hak warga negara untuk dipilih dan memilih.  Dia pun mendorong Bawaslu untuk bersikap tegas, terutama dalam hal sensitivitas terhadap penggunaan simbol-simbol agama untuk membatasi hak dipilih dan memilih pihak lain.

“Jika tidak, ruang politik kita bisa marak kembali dengan isu SARA,” tegasnya.