Detak-Palembang.Com PALEMBANG – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan memberikan pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada pasangan calon (Paslon) pilkada serentak tahun 2018 di Aula KPU Sumsel, Selasa (10/04).

Basaria mengatakan, banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena mahalnya biaya yang dikeluarkan saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Korupsi yang dilakukan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan saat pilkada.

“Disini telah hadir ada 39 paslon yang ikut di pilkada Sumsel. Karena pertemuan ini biayanya mahal, mudah-mudahan bermanfaat. Tujuannya untuk pembekalan nanti korupsi,” jelas Basaria.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan salah satu tugas KPK agar paslon tidak terjerat tindak pidana korupsi dan menciptakan pilkada yang berintegritas.

“Tugas dari KPK supaya tidak terjadi kejahatan. Kata Kapolda rumus kejahatan N+K (Niat dan Kesempatan). Niat yang baik yang bapak buat. Jangan sampai ada kejahatan kalau ada kesempatan. Bapak dan ibu nanti diberikan kewenangan. Bapak dan ibu nanti akan mengelola uang yang banyak. Apalagi Sumsel kekayaannya luar biasa. Jangan sampai kesempatan ini dibuat negatif dalam kewenangan, atau mengambil uang negara untuk kejahatan,” pesannya.

Ia menyampaikan bahwa untuk menjadi kepala daerah tingkat kabupaten/kota menghabiskan dana hingga 30 niliar, untuk tingkat gubernur hingga ratusan miliar. Padahal, dari hasil LHKPN calon kepala daerah memiliki kekayaan rata-rata Rp8 – 9 miliar. Jadi kalau uang dibutuhkan untuk jadi kepala daerah kabupaten/kota sampai 30 miliar, maka modus yang dilakukan adalah ijon.

“Modus korupsi ada 3, pertama minta uang muka kepada yang mau bantu saat pilkada ada juga para petahana sudah mengambil lebih dulu. Kedua memakai modus mahar politik yang sulit dibuktikan tetapi ada. Ketiga adalah dinasti politik,” urainya.

Ia menceritakan, ada suatu daerah ayahnya 2 periode, kemudiannya anaknya calon kepala daerah, adiknya dan saudaranya mencalonkan diri di DPRD. Politik dinasti ada indikasi untuk penguasaan daerah. Itu sebab nya itu menjadi atensi dari KPK.

“Untuk LHKPN tujuannya untuk transparansi . Kekayaan akan diklarifikasi tim KPK apakah sesuai dengan yang dilaporkan. Kalau bapak ibu melaporkan kekayaan Rp10 miliar. Nanti setahun kemudian dilihat pertambahan kekayaannya wajar atau tidak.

Bapak dan ibu tidak usah khawatir. Ini pengawasan, kontrol kekayaan bapak ibu. Kalau bapak dan ibu ribet melaporkan nanti akan dibantu tim kita. Pendaftarannya online sangat mudah. Pembekalan hari ini mudah mudahan bermanfaat,” tutupnya.