Detak-Palembang.com NEW YORK – United Nation Oganization (UNO) atau yang dikenal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah organisasi yang tidak efisien dan boros dalam hal pengeluaran. Setidaknya itu alasan pemerintah Amerika Serikat bakal memangkas sumbangan anggaranntya ke PBB.

Untuk tahun anggaran 2018-2019 pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Duta Besarnya untuk PBB, Nikki Haley, telah mengumumkan untuk mengurangi sumbangan tahun anggaran tersebut. Seperti diberitakan New York Post Senin (25/12), Haley menyatakan tengah menegosiasikan pemangkasan 285 juta dolar AS, atau sekitar Rp 3,8 triliun.

Adapun untuk tahun anggaran 2016-2017, sumbangan AS mencapai 5,4 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 73,1 triliun.

“Saya tidak akan membiarkan kemurahan hati rakyat Amerika dimanfaatkan tanpa adanya pengawasan ketat,” tegas Haley.

Haley melanjutkan, “pemangkasan bersejarah” ini bakal dilanjutkan dengan sejumlah langkah yang dianggapnya bisa membantu manajemen PBB.

Haley menyatakan bakal mengurangi jumlah pegawai AS di PBB, dan mendorong program prioritas PBB di dunia, serta mendesak agar sistem PBB lebih disiplin dan transparan.

“Saya berharap agar kami bisa terus memangkas sumbangan PBB di masa mendatang,” tutur Haley.

Manuver diplomat 45 tahun tersebut terjadi setelah Dewan Umum PBB meloloskan resolusi yang menolak pengakuan AS bahwa  Yerusalem merupakan ibu kota Israel.

Dari 193 anggota Dewan Umum, 128 menyetujui rancangan resolusi yang menolak pengakuan Yerusalem.

Hanya sembilan orang, termasuk AS, yang memilih menolak usul tersebut. Sedangkan 35 negara lainnya menyatakan abstain.

“Kami akan mengingat hari di mana kami menjadi penyumbang terbesar PBB, dan pengaruh kami nyatanya disalahgunakan untuk kepentingan sejumlah pihak,” kecam Haley pasca-voting dilakukan.