Detak-Palembang.com MUARADUA – Agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan paham mengenai program dan kegiatan Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kamis (22/02) kemarin, Bagian Hukum Setda pemda setempat menggelar sosialisasi TP4D. 

Hadir dalam acara tersebut Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hermansyah Said, SIP., Kasi Intel Kejaksaan Negeri OKU Selatan Mario Churairo, S.H., serta perwakilan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.

Kabag Hukum Setda OKU Selatan Yusrinawati, SH mengungkapkan, maksud dan tujuan dari sosialisasi ini yaitu guna mensosialisasikan tugas dan fungsi TP4D, serta dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara.

Karena menurut Yusrina, hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan Negeri.

Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo melalui Asisten II Hermansyah Said menyatakan, dalam melaksanakan tugas dan wewenang selaku bagian dari pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten OKU Selatan  dapat bertindak dalam bidang hukum perdata maupun Tata Usaha Negara.

Dan tidak menutup kemungkinan tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dapat mengakibatkan timbulnya perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dan apabila terjadi permasalahan hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, maka harus diperlukan penanganan secara profesional sehingga dapat meningkatkan kewibawaan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dapat menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri OKU Selatan dalam bentuk nota kesepakatan bersama dalam masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Dengan adanya kerjasama ini harapannya dapat memberikan banyak manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan demi kemajuan Daerah OKU Selatan,

Serta dapat menghilangkan perasaan curiga mencurigai dan ego sektoral yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dan dengan adanya kerjasama ini, juga dapat dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dan jujur serta mencegah terjadinya penyelewengan anggaran dari setiap OPD.