Detak-Palembang.Com PALEMBANG -Eftiyani dan Suparman Roman, saksi dari pasangan calon Dodi Reza Alex – Giri Ramanda Kiemas melakukan interupsi saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2018 d8 Kantor KPU Sumsel, Minggu (08/07).

Suparman Roman mengatakan, karena menyangkut hal yang prinsip yakni legitimasi dan legalitas maka ia meminta memeriksa keberatan yang diajukan pihaknya.

“Bila dilanjutkan kita semua sudah mentolerir terjadinya pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara. Kami mohon pertimbangan terutama Bawaslu yang hadir disini untuk memberikan kesempatan pada saksi paslon nomor 4 untuk menyampaikan hal penting,” tegasnya.

Ia menambahkan, bila tidak permohonan pihaknya tidak diakomodir maka maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, ia meminta Bawaslu Sumsel untuk menunda rapat pleno, agar dapat memeriksa permasalah hingga clear.

“Kami meminta secara hormat kepada Bawaslu Sumsel hari ini juga melakukan sidang pleno komisioner Bawaslu dan memanggil semua pihak berkompeten untuk melakukan klarifikasi dan melakukan perbaikan kesalahan-kesalahan yang kami anggap melanggar konstitusi yang harus dituntaskan pada hari ini sebelum melanjutkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara semua paslon Pilgub Sumsel,” pintanya.

Ditambahkan saksi Eftiyani bahwa banyak kecurangan yang terjadi di Kota Palembang dan kabupaten/kota saat Pilgub. Diantara kesalahan itu adalah ditemukan SK PPK dan PPS di kota Palembang hanya mencantumkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tidak mencantumkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel .

“Di Muara Enim SK PPK dan PPS hanya mencantumkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati. Tidak menutup kemungkinan ini terjadi di seluruh Sumsel,” katanya.

Ia menjelaskan, jika permasalahan tersebut belum di clearkan terlebih dahulu oleh Bawaslu Sumsel, maka Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel cacat formal dan prosedural sehingga tidak sah.

“Kita temukan telah terjadi secara massive pelanggaran pasal 22 UU No 1 tahun 2015 dan PKPU No 8 tahun 2018 dan peraturan Bawaslu No 13 tahun 2018 masalah kewajiban seluruh saksi paslon mendapatkan DPT, ini di Palembang saksi paslon tidak mendapatkan salinan DPT Pilgub dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di tingkat KPU kabupaten dan kota. Selain itu, menemukan tidak ada penetapan KPU tentang DPS Pilgub, yang ada DPS Pilwako,” urainya.

Sama dengan Suparman Roman, Eftiyani meminta tunda rapat pleno sampai ada keputusan Bawaslu.